Hal ini diketahui saat Kepala Dishubkominfo Sukanta melakukan inspeksi mendadak (sidak) di titik parkir tersebut. Di lokasi parkir itu sudah banyak dikeluhkan pemilik ruko maupun karyawan setempat. Mereka keberatan dengan penerapan tarif parkir sekali masuk Rp3000 untuk sepeda motor. Seharusnya, tarif parkir roda dua Rp2000 perjam dengan batas maksimal Rp5000.

Benar saja, saat sidak berlangsung. Sukanta menemukan tiket parkir roda dua tercatat di kertas parkir Rp4000. Kemudian, mantan Kepala Satpol PP ini menegur operator parkir yang bertugas. Di lokasi tersebut ternyata tidak ada kantor pengelola parkir. Petugas operator maupun pengawas operator menjadikan pos keamanan ruko setempat layaknya kantor. "Panggil atasan kamu kemari. Saya minta penjelasan soal tarif parkir," kata Sukanta, Selasa (9/3).

Kemudian, operator pencatat parkir pun memanggil atasannya yang sedang duduk di teras salah satu ruko. Pengawas parkir dari PT PPS, Jimmy menghampiri Sukanta. Setelah Sukanta menunjukan sebuah tiket parkir mboil yang mencatat tarif melebihi aturan, yakni Rp4.000.

Lantaran tak bisa memberikan penjelasan, Sukanta kemudian menghubungi Direktur PT PSS Budi Hartono. Setelah Sukanta menghubungi, tidak lama Direktur PT PSS datang dan memberikan klarifikasi. Budi mengakui, bahwa ada kesalahan dalam tarif parkir yang diberlakukan petugas operator. "Itu kesalahan bukan Rp 4.000 untuk mobil, tapi Rp 3.000," kilahnya.

Budi mengatakan, pihaknya hanya bermaksud membantu pemerintah daerah untuk menarik retribusi agar pendapatan asli daerah (PLAD) meningkat. "Kalau kami kan setoran real time. Begitu ada yang bayar langsung masuk ke kas daerah," ujarnya.

Menurutnya, dikawasan ruko Golden Roas bakal diterapkan parkir meter. Hanya saja, saat ini masih terkendala pasokan listrik. Untuk sementara pihaknya masih melakukan parkir yang dicatat tangan operator. "Ya wajar menurut saya ada masalah, karena kami masih uji coba. Tapi kalau nanti Dishub memutus kerjasama ini kami pun siap angkat kaki," pungkasnya.