Adalah peran aktif pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) punya arti penting menyelamatkan Tangsel dari kenestapaan. Krisis kepercayaan dieliminir agar masyarakat tetap merasa memiliki daerah otonom ini.

Tak terbayangkan, ternyata Sekda justru mengambil posisi aman. Keberadaan dan peran pejabat ini nyaris tidak pernah menyentuh pembangunan masyarakat. Padahal sosok Sekda menempati posisi sentral di pemerintahan daerah. Ada apa dan kenapa Sekda bersikap demikian ?

Posisi Sekda ibarat mata, telinga, dan mulut walikota. Kebijakan apa pun Walikota selalu diketahui Sekda. Lantas, kenapa Sekda mengambil jarak, baik terhadap masalah-masalah prinsip terkait program pembangunan Tangsel maupun kebijakan yang mengalami stagnan.

Dari sekian masalah yang sangat bersentuhan dengan kepentingan program pembangunan adalah masalah APBD 2014 yang tidak kunjung cair. Sekda terkesan memosisikan diri jauh, ambil jarak. Mungkin Sekda berpikiran itu adalah urusan dan tanggung jawab Walikota.

Sekda harus menyadari tanggungjawabnya terhadap mandeknya pembangunan, honorer belum gajian, masalah CPNS dan segudang masalah yang dipikul oleh Walikota. Dan Sekda malah memilih Umroh. Penting manakah Umroh dan Kepentingan Masyarakat Tangsel ? Atau, hanya akal-akalan untuk 'cuci tangan' ?

Diamnya Sekda bukan berarti tidak bermasalah. Nama pejabat ini pernah disebut-sebut dalam kasus satu unit kendaraan operasional Pemkot Tangsel raib. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR) mengindikasikan kendaraan operasional aset pemerintah yang hilang jenis Toyota Camry.

Sedan itu hilang saat digunakan Sekda Kota Tangsel. Toyota Camry B 1006 PQ hilang sekitar September 2010. Sekda Kota Tangsel sudah merugikan keuangan negara sebesar Rp321 juta. Hal itu disebabkan belum dikembalikannya kendaraan dinas yang hilang karena kelalaian Sekda.

Sekda jelas telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No 30/1980 tentang Peraturan Disiplin Pengawai Negeri Sipil (PNS). Bab II, pasal 2 poin m dan pasal 6 menyebutkan, para pegawai yang bertanggung jawab memegang mobil dinas tersebut wajib mengembalikannya ke kas daerah sesuai harga kendaraan dipasaran.

Pegawai itu masih diberi kelonggaran dengan cara mencicil selama 24 bulan. Selain itu, ada sanksi administratif yang harus direkomendasikan kepada atasannya untuk dijatuhkan kepada para pegawai yang lalai. Sehingga mengakibatkan hilangnya kendaraan tersebut. Sanksi itu bisa bermacam-macam.

Yang sangat aneh, sampai sekarang tidak pernah ada Surat Penghentian Pemeriksaan Perkara (SP3) atas kasus tersebut dan diumumkan ke masyarakat Tangsel. Aneh !!, Superhero kah seorang Sekda ?
Catatan kecil nan buruk itu menunjukkan Sekda telah berbuat kesalahan. Tidak seharusnya masalah ini dipetieskan. Harus ada pengusutan secara tuntas.

Sekda tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Makanya, KPK perlu melakukan audit investigasi harta kekayaan Sekda. Karena jabatan Sekretariat Daerah menjadi pintu masuknya segala proyek pemerintah.

Dari informasi yang berkembang, kekayaan Sekda bukan rahasia umum lagi. Banyak LSM yang terang-terangan membuka ke publik kekayaan Sekda, tapi lambat laun hilang, jago lobby juga. Apakah Mungkin KPK lupa kalau Sekda punya peran penting dalam penggunaan, pengawasan,pengaturan anggaran APBD Kota Tangsel. Atau KPK kalah 'Super' dibanding Sekda Tangsel ? Hebat memang Sekda ini.

Sangat aneh bila Sekda tidak merasa risau, galau, dan gelisah ketika mengetahui APBD 2014 Tangsel tidak kunjung cair. Seharusnya Sekda jemput bola atau proaktif menangani masalah APBD ini, bukan mendiamkan dan masa bodoh, kabur pergi Umroh....

Langkah cerdas Airin bak kaca jendela yang buram. Bahkan, seburam masalah yang sedang dihadapinya. Adalah Sekda pandai membaca kondisi psikologis Airin. Lalu, Sekda memanfaatkan ruang dan waktu Airin untuk melepaskan diri rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. (red)