Sangat dan layak pertanyaan ini dilontarkan kepada kedua belah pihak, baik pemerintah (Menteri BUMN Dahlan Iskan maupun PT Pertamina). Berdasarkan kasus serupa sebelumnya, pemerintah kekeh mempertahankan kebijakannya soal kenaikan harga komoditi apapun meski rakyat makin dicekik lehernya.
Seperti diketahui, Pertamina memberlakukan kenaikan harga elpiji 12 kg pada 1 Januari 2014 pukul 00.00 WIB dari Rp 70.200/tabung jadi Rp 117.708/tabung. Namun Pertamina mengaku masih akan rugi lebih dari Rp 2 triliun per tahun karena menjual elpiji 12 kg.
Pertamina mencatat, konsumsi elpiji 12 kg pada 2013 mencapai 977.000 ton. Dengan harga pokok elpiji (harga keekonomian) rata-rata meningkat  873 dolar serta nilai tukar rupiah yang terus melemah, maka kerugian Pertamina sepanjang tahun ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp 5,7 triliun.
Apakah setelah diturunkan harga elpiji 12 kg akan dinaikkan lagi oleh Pertamina?
"Hanya langit yang tahu, pokoknya kita tidak ada intervensi," kata Menteri BUMN  Dahlan Iskan.
Dahlan membeberkan argumentasinya bahwa  saat ini sebenarnya ada sekitar 4 perusahaan yang menjual elpiji. Namun mereka tidak menjual langsung.
Ada yang menjual ke Pertamina. Ada lagi yang tidak menjual ke dalam negeri, mereka ekspor.
Bak membalikkan telapan tangan. Setelah menyaksikan satu babak atau episode drama rakyat memainkan lakon    derita tanpa akhir, kok pemerintah turun tangan 'mengajak' rembug PT Pertamina membahas persoalan harga elpiji. Tidak bermaksud berburuk sangka.
Aneh rasanya pemerintah bersama PT Pertamina berbaik hati. Mengapresiasi rakyat yang menggeliat gara-gara harga elpiji naik. Sebelum-sebelumnya pemerintah kekeh mempertahankan kebijakannya meski menyengsarakan rakyat. Pendek kata, sikap pemeritah cenderung masa bodoh.    Ada apa?
Asal tahu isu harga elpiji 12kg  sampai juga di arena konvensi capres PD. Beredar kabar peserta konvensi lain menyusun skenario untuk menjatuhkan popularitas Dahlan Iskan. Namun peserta konvensi.
 Sekadar informasi, Dahlan adalah peserta konvensi paling populer dalam survei terakhir. Sejauh ini tak ada peserta konvensi yang elektabilitasnya mendekati Menteri BUMN tersebut.
Menaikkan harga elpiji sebagai langkah   tidak bermoral.   Apakah kritikan peserta konvensi ini bagian dari upaya untuk mendongkrak popularitas?  
 Jauh sebelumnya Anas Urbaningrum pun sempat mencium gelagat kebijakan politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait harga elpiji ini.   Anas menyeletuk bahwa SBY pasti ‘menekan’ koleganya separtai yang duduk di kabinet untuk menurunkan harga elpiji.
Sentilan Anas itu ternyata tepat sasaran.  SBY melalui bawahannya, Menteri BUMN Dahlan Iskan, turun tangan, aspiratif, dan akomodatif terhadap permasalahan yang dihadapi rakyat. Kebijakan yang tidak populis, tidak prorakyat disulap menjadi populis dan prorakyat.
Anas tahu dan sangat memahami karakter politik SBY terutama menjelang penyelenggaraan pemilu, April mendatang.
Ya maklum, Anas, mantan anak ‘emas’ SBY. Dengan demikian, ‘ramalan’ politik mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat tentang garis kebijakan politik SBY bersama Demokrat tidak diragukan.
Nah, bisa jadi rakyat sangat meragukan keputusan pemerintah dan PT Pertamina menurunkan harga elpiji tersebut. Sangat manusiawi rakyat meragukan dan khawatir kebijakan ini hanya untuk kepentingan sesaat. Dahlan Iskan terkait dengan keikutsertaannya di konvensi capres Partai Demokrat. SBY mendompleng populis di balik penurunan harga elpiji. Dengan harapan, mendongkrak citra Partai Demokrat yang mulai merosot drastis.
Seminggu sudah rakyat kecil melakoni penderitaan sejak diumumkan kenaikan harga elpiji. Kiranya, kita tidak menginginkan pemerintah senantiasa memainkan perasaan dan pikiran batin rakyat lagi. Karena rakyat bukan bahan baku sebagai eksperimen politik.
Silakan, siapa pun petinggi di negeri ini melakukan akrobatik politik. Yang penting, rakyat jangan dijadikan kecil percobaan. Kita patut menyambut penurunan harga elpiji dengan tangan terbuka. Namun, berhak juga menilai kebijakan pemerintah tidak bermoral bila harga elpiji disulap lagi melambung tinggi.