Oleh sebab itu, setiap calon kepala daerah selalu menjual isu perubahan sebagai salah satu isu kampanye yang cukup efektif menarik dukungan masyarakat luas. Isu perubahan sebagai tema kampanye memiliki argumen yang mendasar karena pelaksanaan pilkada yang memerlukan dana yang besar akan menjadi mubazir jika pemimpin yang terpilih nantinya tidak mampu melakukan perubahan-perubahan yang nyata untuk kemaslahatan masyarakat.

Tak terasa sebentar lagi masa kepemimpinan Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany akan berakhir. Dan untuk itu masyarakat Tangsel akan kembali memilih pemimpin nya pada Desember 2015 nanti. Sesuai dengan UU Pilkada,maka Tangsel adalah termasuk wilayah yang pilkada nya diselenggarakan pada akhir tahun ini. Mampu kah Walikota Airin dapat memimpin kembali Tangsel atau justru tersungkur dalam persaingan pilkada tersebut?

Menurut Direktur Eksekutif POINT Indonesia Karel Susetyo,MA, "Airin akan mengalami banyak masalah dalam konsolidasi politiknya . Tentu tanpa soliditas politik yang kuat, seorang Airin akan berjuang sendirian. Meski bermodalkan dukungan kursi yang banyak di DPRD Tangsel, kondisi ini hanya bisa menyelematkan nya untuk lolos dari pencalonan di KPUD saja.

Menurut Direktur Eksekutif POINT Indonesia Karel Susetyo,MA pembangunan Tangsel tak ada yang spesial, bahkan bisa dikatakan berjalan di tempat". Namun dilihat dari situasi politik di Tangsel sendiri, belum nampak adanya aktifitas dari para penantang Walikota incumbent Airin. Nama-nama seperti Arsyid (ASDA 1 Kab Tangerang) , Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie, Bayu Murdani (PDIP); Ivan Ajie (PD) , Shaleh MT dan Wakil Ketua DPRD Tangsel Moch. Saleh Asnawi, mulai beredar di masyarakat Tangsel.

Nampaknya masyarakat menghendaki perubahan di Tangsel, terlebih selama lima tahun ini wilayah ini pembangunan nya stagnan. Permasalahan klasik kota seperti buruknya infrastruktur, kemacetan, pengelolaan sampah dan layanan publik,minimnya lahan resapan air, maraknya alih fungsi lahan / bangunan ternyata masih menjadi kendala pembangunan di Kota Tangsel.

Masyarakat Tangsel adalah masyarakat sub-urban yang sehari-hari hidup nya dihabiskan untuk beraktifitas di Jakarta. Kurang nya kepedulian terhadap wilayah Tangsel dikarenakan intensitas yang minim. Situasi ini harusnya dapat di eksplorasi oleh para calon Walikota Tangsel nantinya. Bagaimana mereka bisa melakukan pendekatan yang efektif kepada para calon pemilih, dengan keterbatasan waktu dan interaksi yang ada. Di sini bisa menjadi kunci kemenangan .

Support Untuk Airin ?

Ternyata Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany masih di gadang gadangkan sebagai salah satu kandidat dari incamben terkuat untuk kegiatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Walikota Tangsel tahun 2016 – 2021 berpeluang cukup besar untuk kembali memimpin kembali pemerintahan kota (Pemkot) Tangsel ke depan. Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany masih menduduki rengking pertama hasil survei dari Lembaga Survai Kebijakan Publik (LSKP) dalam Pilkada Walikota Tangsel mendatang seperti di lansir dari Tim Survai LSKP, Ibrahim A (Pos Kota 16/4/15).

Menurut Tim Survai LSKP, Airin Rachmi Diany bersaing dengan tiga gandidat lainnya seperti Benyamin Davnie (Wakil Walikota Tangsel), Saleh Asnawi dan Arsid (Sekda I Kab. Tangerang). Kegiatan survai LSKP dilakukan sejak Februari hingga awal April 2015 lalu dengan cara langsung atau face to face di tujuh kecamatan dari kalangan bawah dan menengah. Responden tersebut lebih memilih politisi dibandingkan biirokrat dan kebanyakan masyarakat menginginkan ekonomi yang sejahtera serta pelayanan cepat, mudah dan murah.

Sedangkan, Sekretaris Forum Rukun Warga (RW) Kota Tangsel, J. Selwan, menambahkan kegiatan Pilkada Walikota Tangsel yang akan dilaksanakan Desember 2015 mendatang berharap Walikota Airin Rachmi Diany ikut kembali dalam kegiatan tersebut. Sebagian besar hasil survai dan wawancara pengurus RW, RT dan masyarakat terkait pembangunan fisik dan non fisik yang dilakukan Walikota Tangsel sekarang cukup berhasil.

Realisasi pembangunan yang dilakukan dari berbagai kegiatan hingga Musrenbang tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan dan walikota dirasakan cukup berhasil seperti perbaikan kondisi jalan lingkungan, saluran air, pos yandu, balai warga, TPST serta berbagai pelatihan maupun ketrampilan ke masyarakat selama tiga tahun terakhir ini."Termasuk meningkatnya APBD dan PAD setiap tahun.

Kegiatan inspeksi mendadak (sidak) Airin, Pencitraan atau nyata ?

Kegiatan inspeksi mendadak (sidak) atau kunjungan langsung ke lokasi 'kejadian' di Tangsel yang sering dilakukan Wali Kota Tangsel, Airin Rachmy Diany beberapa hari belakangan ini mendapat sorotan dan tanggapan yang beragam dari masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa Walikota Tangsel ini sedang melakukan pencitraan menjelang Pilkada Desember tahun ini. ‎

Sidak atau turun ke bawah yang dilakukan Walikota Airin sebenarnya sudah dilakukan sejak beliau mulai menjabat sebagai orang nomor satu di Tangsel. Ia memang sering turun ke bawah mengontrol langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas atau SKPD maupun kegiatan yang dilakukan masyarakat meski menyita waktu dan sampai larut malam, namun beliau tetap menjalani itu semua.

Karena itu, salah bila ada yang beranggapan bahwa apa yang dilakukan Airin Rachmi Diany; adalah upaya pencitraan yang dilakukannya menjelang Pilkada Desember besok, sebab apa yang dilakukannya itu sudah merupakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala daerah. Dalam beberapa kesempatan saat penulis mewawancarai beberapa Bakal Calon Walikota tentang pandangan mereka terhadap seringnya Airin melakukan sidak.

Satu diantara mereka ada yang mengakui bahwa apa yang dilakukan Walikota Tangerang Selatan tersebut sudah betul. Salah satunya seperti Bakal Calon Walikota Ivan Ajie Anggota DPRD Provinsi Banten, dari Partai Demokrat mengakui bahwa sidak tersebut adalah hal yang baik dan perlu dilakukan oleh siapa pun yang akan memimpin Tangsel nanti. Selain itu, Ivan Ajie juga mengakui beberapa terobosan Airin dalam pembangunan di kota Tangsel, diantaranya adalah terobosan untuk memangkas sistem perizinan yang selama ini membutuhkan waktu 14 hari kerja menjadi 1 hari kerja dengan program perizinan online diluncurkan beberapa waktu lalu di BP2T, yang dikenal dengan nama Simponie, sistem perizinan SIUP TDP Online (One day clear).

Selain Ivan Ajie, Bakal Calon Walikota lainnya seperti Drs. H. Arsid dan Ir.HM Shaleh, MT juga mengakui bahwa sidak yang dilakukan Airin sudah tepat, dan harus dipertahankan, bahkan dapat menjadi tradisi yang baik bagi pemimpin Tangsel di waktu mendatang. Diakui Arsid dan Shaleh, MT program pembangunan yang dilakukan Airin terutama dalam hal infrastruktur perlu ditingkatkan terus, seperti sarana pendidikan, kesehatan, gedung perkantoran, dll. Shaleh, MT juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan Airin sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan.

Menanggapi berbagai komentar dari masyarakat dan juga Bakal Calon Walikota tentang lambatnya realiasi program pembangunan di kota Tangsel, Airin mengatakan bahwa, untuk membangunan suatu daerah tidak cukup hanya dengan waktu lima tahun.Menurutnya, pembangunan itu tidak hanya terkait masalah birokrasi yang harus dilakukan antara Pemerintahan Kota dengan Pemerintahan Provinsi untuk merealisasikan program pembangunan di wilayahnya masing-masing, dan sesuai dengan kewenangannya.

Karena itu memerlukan waktu yang tidak sebentar, karena itu Airin berharap agar masyarakat dapat mengerti dan memahami bila adanya sedikit keterlambatann dalam pembangunan yang ada di wilayah Tangsel. Ia pun mengatakan bahwa apa yang dilakukannya merupakan tugas atau amanah yang diberikan kepadanya sebagai pemimpin di kota Tangsel. Semuanya dilakukannya tidak untuk mencari popularitas atau pencitraan. Mudah mudahan klaim airin bukan retorika ?

Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) klaim Airin akan gagal ?

Airin akan gagal pada Pilkada Tangsel kali ini, karena faktanya ketika memimpin Tangsel dalam lima tahun ini banyak ketidakberesan dalam pelayanan publik dan maraknya indikasi korupsi menurut Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) Suhendar (7/5/2015). Karena itu, Suhendar mengatakan, Pilkada Tangsel sebagai sarana demokrasi formal harus bisa digunakan oleh masyarakat secara cermat dan tepat. Sebab, jika tidak demikian, masyarakat Tangsel jugalah yang akhirnya dirugikan hingga lima tahun kedepan.

Mrnurut Truth Bahkan secara substansial, bisa dikatakan Wali Kota Tangsel Airin dan Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie dianggap gagal mencapai janji politiknya kepada warga Tangsel. Dipimpin Airin, Tangsel belum terlihat meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, semisal fungsi ruang kota berwawasan lingkungan, menata sarana dan prasarana dasar perkotaan, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Faktanya memang demikian, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan banyak bermasalah. Soal tata ruang kota sampai dengan fasilitasnya juga demikian dan banyak jalan yang rusak. Yang sangat miris, menurut Truth, adalah kualitas penyelenggaraan Pemkot Tangsel yang jauh dari tata kelola yang baik dan bersih. Sebab, sangat nyata masyarakat saat mengurus pelayanan administratif pemerintahan selalu ada pungutan liar, mulai dari perizinan hingga rekomendasi. Menurut Truth dalam kondisi seperti ini, bagaimana bisa kualitas kehidupan bermasyarakat bisa meningkat jika nanti Airin terpilih lagi. Dari masalah-masalah ini saja menunjukan begitu lemahnya integritas dan kepemimpinan Airin selama ini.

Agenda Perubahan

Namun, ketika isu perubahan digulirkan oleh para calon kepala daerah sering hanya sekadar alat kampanye untuk menarik dukungan masa, bahkan cenderung mengarah pada kebohogan publik. Fenomena itu tercermin dari isu perubahan tidak didukung program kerja yang konkret dan oprasional, serta tidak dukung kontrak politik yang mengikat dengan para pemilihnya. Akibatnya, isu kampanye perubahan yang dikedepankan hanya sebatas melakukan propaganda politik dengan cara-cara mengangkat isu-isu politik yang tidak berdasar atau hanya memojokan calon incumbent.

Dalam konteks pendidikan politik yang sehat dan dinamik, seharusnya melalui pilkada rakyat diberikan proses pembelajaran politik yang bisa memberikan pencerahan politik. Rakyat harus diberikan informasi yang objektif dan rasional untuk menilai mana calon yang memiliki visi perubahan dan calon mana yang antiperubahan, sehingga proses persaingan politik akan berjalan dalam suasana politik yang sehat dan terbangun kultur politik yang berkeadaban.

Secara subtantif, makna perubahan dalam pilkada, yaitu adanya sejumlah gagasan melakukan perbaikan-perbaikan yang mendasar dalam segala bidang terutama yang dirasakan masyarakat luas. Isu perubahan yang selama ini dirasakan masyarakat luas, yaitu perbaikan di bidang ekonomi, pemerataan pembangunan, perbaikan di bidang pelayan publik, dan perubahan yang mendasar, yaitu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Jika menilik ke belakang, sejumlah isu perubahan tersebut sesungguhnya bukan persoalan baru karena dalam perkembangan 10 tahun terakhir ini sejak pascapemerintahan Orde Baru, upaya melakukan perubahan kepada empat persoalan tersebut, yaitu perbaikan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ada kecenderungan pemerintah daerah sekarang tidak inovatif karena terjebak gaya pemerintahan yang monoton, lamban, cenderung rutinitas bahkan sebagian besar kepala daerah penuh rasa khawatir untuk melakukan eksperimen penyelenggaraan pemerintahan di alam otonomi. Banyak pejabat daerah berhadapan dengan hukum karena tindakannya dituduh telah melakukan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang dinilai melanggar undang-undang. Ini membuat pemerintah daerah takut berinovasi akibatnya tidak terjadi peningkatan kualitas pelayanan kepada rakyat, demikian juga percepatan kesejahteraan sulit tercapai.

Dalam perspektif demikian, maka agak sulit mencari sosok calon kepala daerah yang memiliki kapasitas melakukan perubahan manajemen pemerintahan. Oleh sebab itu, jangan terlalu berharap kalau pilkada akan menghasilkan kepala daerah yang bisa melakukan perubahan-perubahan sepanjang proses pilkada mulai dari penjaringan calon sampai dengan pemilihan hanya semata-mata berbasis pada visi kepentingan pragmatis partai dan mengikuti logika masyarakat awam yang melihat sosok pemimpin bukan pada persoalan yang substantif.

Mari kita pilih pemimpin yang jangan hanya mengobral jargon dan janji tapi kita pilih yang memberi bukti , Wallaualam bishawab...