Terheboh dan terdahsyat adalah cara KPK menguliti dugaan kasus pencucian uang yang melibatkan Tubagus Chairi Wardana alias Wawan. Substansi kinerja KPK membongkar kasus korupsi patut diacungi jempol, terlepas pro dan kontra.

Yang sedikit menggelitik dan mengusik batin adalah langkah KPK mengapresiasi kasus Wawan terkesan berbeda dengan tersangka lainnya meski kasusnya serupa. Secara jujur, jernih, dan cerdas, coba didalami dan ditelaah kebijakan KPK dalam menangani Wawan.

Sangat kental dengan pengabaian masalah hak asasi manusia (HAM). Sempat praktisi sekelas Buyung Nasution mengritisi kinerja KPK tersebut. Ya memang sedikit aneh, bila ada komentar yang mencuat terkait langkah KPK membongkar jatidiri Wawan.

Ada titik singgung dan pelanggaran yang sangat fundamental dilakukan KPK. Seolah KPK tidak lagi mengenal apa yang dimaksud HAM.

Sangat mengherankan pula tidak ada seorang pun praktisi hukum kecuali Bang Buyung Nasution yang menyadari ada kelalaian atau penggabaian KPK tentang HAM. Sedangkan KPK sendiri menutup mata hati ketika melaksanakan kebijakannya.

Di panggung menyusuri kekayaan Wawan, KPK show of force tanpa reserve. Setiap titik, jengkal, dan ruang, jejak KPK berpijak tanpa ada hambatan.

Bak pasukan antiteroris, KPK geledah semua sudut. Sita semua material yang diasumsikan sebagai barang bukti. Tidak ada yang tercecer secuil pun.

Penganiayaan batin terjadi. Pembunuhan karakter berlangsung. Pembentukan opini pun menguat.
Mungkin, adalah Airin Rachmi Diany yang bisa merasakan hal itu bila bersedia bertutur cerita. Namun, istri Wawan ini cenderung ambil sikap diam.

Sejauhmana KPK mendalami, mempelajari, dan menghayati masalah HAM. Bisa jadi, banyak pihak meragukan. Juga banyak pula yang mengeluhkan sepakterjang KPK yang cenderung menggabaikan dan bertedensi melanggar HAM.

Sungguh aneh bin ajaib, KPK yang dihuni ahli hukum dan pakar HAM, justru tidak mengindahkan nilai-nilai HAM. Justru tidak menghargai dan menghormati masalah HAM.

Ya, Airin Rachmi Diany, Walikota Tangsel adalah salah satu korban HAM menyusul arogansi KPK membongkar kasus Wawan. Gebrakan KPK sarat menyiratkan pembunuhan karakter Airin Rachmi Diany sebagai pemimpin daerah.

Apakah hal ini ada maksud politis di balik langkah KPK itu? Apakah ada unsur kesengajaan proses pembusukan terhadap jatidiri Airin Rachmi Diany sebagai walikota?

Kiranya, KPK perlu mengkaji ulang sistem membongkar setiap kasus korupsi secara konperehensif, terutama yang terkait dengan masalah HAM. Jangan sampai sosok seperti Airin Rachmi Diany terbunuh karakternya gara-gara sepakterjang KPK.

Secara psikologis Airin Rachmi Diany merasakan buah karya KPK tersebut. Paling tidak, muncul opini bernada sumbang seakan Airin Rachmi Diany menjadi bagian tidak terpisahkan dari perilaku Wawan. Sedangkan secara politis, banyak pihak memanfaatkan momentum atau panggung KPK menjadi godam untuk menggebuki Airin Rachmi Diany.

KPK tidak bisa merasakan dampak psikologis dan politis yang dialami Airin Rachmi Diany. Hanya Airin Rachmi Diany yang merasakan dampak tersebut.

Gebrakan KPK bak pisau bermata dua dalam menangani kasus Wawan. Satu menikam Wawan secara pribadi. Mata pisau satunya, menikam karakter dan hak-hak asasi Airin Rachmi Diany sebagai sosok manusia. Karena apa yang dialami Ibu masyarakat Tangerang Selatan ini mulai bias ke mana-mana. (red)