Memang, saat ini, sangat prematur membahas atau memperbincangkan masalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tangsel. Selain masih menunggu beberapa bulan lagi, juga kurang tepat.

Namun, dunia politik tidak mengenal istilah prematur atau dini. Semua serba instan. Misalnya, siapa memrediksi Jokowi Widodo alias Jokowi bakal maju sebagai calon presiden ketika dia berhasil memenangkan Pilkada DKI Jakarta?

Demikian halnya dengan konstelasi politik di Tangsel. Tahu-tahu bermunculan nama atau sosok yang ingin mencalonkan diri sebagai Walikota meski sebatas bisik-bisik tetangga. Sebutklah Airin Rachmy Diany (Walikota Tangsel), Soleh MT, Muhamad (Kadis Perindag Tangsel) , Arsyid (Asda Kab Tangerang), Fauzi Siregar (mantan Kepala Organda Provinsi Banten), dan Benyamin Davnie (Wakil Walikota Tangsel). Nama-nama ini ternyata santer disebut bakal mencalonkan diri.

Persoalan siapa yang layak dan patut dipilih menjadi Walikota Tangsel, proses yang menentukan. Proses demokrasi sebagai sistem pemilihan.

Rakyat sebagai pemegang hak memilih tentu sangat menentukan satu di antara nama-nama yang mencalonkan diri sebagai Walikota Tangsel akan terpilih. Siapa?

Jawaban pertanyaan itu tidak bisa tertulis secara hitam-putih. Ada persyaratan yang sangat menentukan dan menggerakkan rakyat menjatuhkan pilihannya. Saat ini maupun saat pemilihan nanti mempunyai korelasi hitungan politis yang bisa memperlicin sang calon meniti tangga ke singgahsana kekuasaan di Tangsel.

Kiranya, nama-nama yang santer disebutkan mempunyai kredibilitas, kapabelitas, akuntabilitas maupun kecerdasan masing-masing. Satu sama lainnya memiliki massa pendukung masing-masing pula. Entah lewat panggung politik partai maupun panggung politik pencitraan. Yang pasti, masing-masing calon telah membekali diri kemauan dan kemampuan untuk membangun Tangsel lebih maju dan sejahtera dibanding sebelumnya.

Yang penting, rakyat harus dibekali pendidikan politik yang benar. Tanpa pendidikan politik yang benar, rakyat mudah diintervensi, diintimidasi, diprovokasi, sekaligus dipengaruhi proganda. Itu sebab, elit partai politik mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pendidikan politik terhadap kontituennya masing-masing.

Kebanyakan elit partai politik, termasuk lembaga kemasyarakatan lalai terhadap tugas memberikan pendidikan politik terhadap rakyat. Cara pandang mereka menyikapi panggung politik Pilkada hanya sebatas hitam putih.

Rakyat hanya dijadkan obyek, bukan subyek dalam pesta demokrasi. Sangat tidak mengherankan bila kapasitas rakyat terkesan masih 'buta' politik. Mereka hanya tahu ada uang dan memilih. Namun, mereka tidak mengetahui dan memahami hakikat proses demokrasi.

Dus, mumpung masih pagi, masih dini, dan masih prematur. Kalangan elit partai politik beserta aktor demokrasi yang tersebar di kalangan lembaga kemasyarakatan, dan pemerintah setempat, berancang-ancang pula menyusun modul pendidikan politik terhadap rakyat. Dengan demikian, pada saatnya Pilkada diselenggarakan, rakyat mulai memahami maksud dan hakikat demokrasi. Pemimpin yang terpilih pun akan memperoleh legitimasi rakyat untuk menduduki tahta untuk rakyat.