Ada yang sudah ngos-ngosan sebelum sampai puncak pertarungan. Juga ada yang sudah mati suri karena krisis pendanaan kampanye.

Biarlah kita tidak usah ikut pusing. Itu urusan masing-masing caleg.

Kita punya prinsip pemikiran bagaimana menyambut dan menyikapi hajat nasional lima tahunan tersebut. Kita hanya bisa memantau sejauhmana kualitas caleg produk Pemilu 2014.

Moralitas pribadi salah satu isu terpenting saat menyoroti perilaku elit politik menjelang pemilu. Apapun alasannya ihwal ini menjadi ukuran standar moral.

Pertimbangan moral bisa dibatasi pada kehidupan pribadi (individu). Maka, dimungkinkan perilaku elit politik berbasis sepenuhnya pada moralitas.

Sehingga perilakunya harus sejalan dengan keyakinan agama dan moralnya.
Apakah aturan-aturan moralitas bagi elit politik berbeda dengan yang berlaku bagi individu ? Adakah standar ganda etika dan moralitas politik, khusus yang memberi elit politik kebebasan yang lebih besar?

Manusia secara alamiah dan pada dasarnya cenderung mementingkan diri sendiri, suka bertengkar, haus kekuasaan, kejam, dan jahat. Karena mementingkan diri sendiri, elit politik cenderung mengabaikan aturan moral dan etika.

Penguasa atau politisi yang cenderung menganggap seolah-olah tak ada masalah. Padahal masalahnya segudang. Itulah penguasa atau politisi burung unta.

Politik burung unta adalah politik yang tidak mau ambil kesulitan. Mungkin maksudnya politik cari aman.

Analogi politik burung unta menggambarkan jika menghadapi bahaya, misalnya dikejar hewan predator atau pemburu, burung unta lari kencang memanfaatkan kakinya yang panjang dan kokoh. Lalu, bersembunyi dengan menyurukkan kepalanya ke dalam pasir atau ke dalam semak-semak.

Burung unta berpikir, dengan menyembunyikan kepalanya, dia menganggap sudah aman dalam persembunyiannya. Dia lupa, badan besarnya dengan mudah terlihat oleh predator atau pemburu yang mengejarnya.

Memenangkan pertarungan politik adalah titik penting dalam mewujudkan mimpi Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Cita-cita negara dan gagasan partai untuk rakyat dapat diwujudkan dengan memaksimalkan peran eksekutif dan legislatif, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Sebagai sebuah negara demokrasi, kedua peran itu dapat dipegang partai melalui kemenangan dalam pemilu.

Untuk mewujudkan cita-cita negara dan gagasan partai guna kesejahteraan rakyat, malah perilaku kebanyakan elit politik menyimpang dari aturan moral dan etika. Pada akhirnya elit politik tedensi bertingkah laku amoral.

Seharusnya elit politik menjadikan pemilu sebagai momentum untuk menempatkan ide, gagasan, dan cita-cita sebagai sumber inspirasi dan motivasi menjadikan Indonesia yang berdaulat dan sejahtera. Adakah kesejahteraan Indonesia di masa depan ketika perilaku elit politik tidak mencerminkan kepedulian pada kepentingan bangsa.

Sesungguhnya mengamati, apalagi membedah satu persatu partai politik peserta pemilu 2014 ternyata tidak mampu mengikis kegalauan batin rakyat.

Dominasi partai politik lama masih mempunyai kekuatan sangat signifikan dalam konstelasi politik nasional. Juga rata-rata mempunyai dosa politik.

Kegalauan rakyat tentu sangat terkait erat dengan kemungkinan munculnya calon presiden (capres) mendatang. Muka-muka lama - itu pun kalau masih mempunyai muka - akan tampil mencalonkan diri sebagai capres.

Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subiakto, Wiranto, dan Jusuf Kalla. Aburizal Bakrie (ARB) atau Rhoma Irama jelas hanya pelengkap penderita dalam peta politik nasional bila kekeh menjadi capres. Karena rakyat sudah tidak tertarik lagi terhadap capres muka lama.

Kenapa sikap rakyat skeptis? Kenapa batin rakyat dibalut kegalauan?

Perubahan sudah menjadi tuntutan. Bahkan, perubahan sudah menjadi harapan rakyat. Karena bangsa Indonesia mengalami krisis figur pemimpin nasional yang kapabel, kredibel, cerdas, aspiratif, dan akomodatif.

Di sisi lain, rakyat juga makin tidak mempercayai peran dan fungsi partai politik yang mampu mengusung tuntutan dan harapan itu menjadi kenyataan. Jelas ibarat jauh api dari panggang. (red)