Jokowi diminta kaji lebih dalam   rencana membuat sodetan antara Sungai Ciliwung ruas Bogor, Jawa Barat, dan Sungai Cisadane, Tangerang, Banten. Dengan demikian,   rencana tersebut tidak merugikan salah satu pihak.

Secara teknis tidak bermasalah bila air dari Ciliwung dialihkan ke sungai lain di Jakarta. Jika air dialirkan ke Tangerang, maka perlu komunikasi dengan berbagai pihak. Masing-masing  pemimpin daerah terkait duduk bersama membicarakan konsep hingga masalah pembebasan lahan.

Jalur sodetan Ciliwung-Cisadane dimulai dari Kelurahan Ranggamekar, Katulampa, sampai Kelurahan Sukasari, Cisadane. Nantinya akan dibangun semacam terowongan dengan panjang sekitar 1 kilometer.  Adapun desain rute tersebut merupakan desain  1997.

Tak menutup kemungkinan terjadi perubahan rute sodetan. Sebab, penggunaan lahan saat ini dengan sejak pertama kali diwacanakan telah berbeda.

Hulu Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane sama-sama dari daerah di Jawa Barat. Ciliwung mengalir dari Bogor melintasi Depok, dan berakhir di Jakarta. Adapun Cisadane mengalir hingga berakhir di Tangerang.

Ulam dipucuk penolakan pun tiba. Walikota Tangerang Arief R Wismansyah dan   Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnaen berseberangan menyikapi rencana Jakarta. Alasannya juga sama, wilayahnya terancam banjir bila proyek itu dilaksanakan.

Bagaimana langkah Jokowi selanjutnya menyusul adanya penolakan ini. Apalagi penolakan itu berasal dari daerah penyanggah ibukota.

Nah, di sini sangat diperlukan kearifan dan langkah yang cerdas. Bahkan,  pemahaman bersama atas arti penting keberadaan sodetan sungai dari masing masing sudut pandang para petinggi daerah ini.   

Adanya persamaan persepsi dan keselarasan pemikiran, serta kepentingan, tidak tertutup kemungkinan menemukan jalan keluar terbaik. Alhasil, proyek  sodetan sungai lebih besar manfaatnya daripada mudharatnya.

Banyak jalan menuju ke Roma.  Karena keberadaan sodetan sungai tentu mengarah pada perbaikan. Persoalannya saat ini belum satu padu, itu karena ada kepentingan yang tidak selaras.

Apapun alasan penolakan itu, keinginan Jakarta harus mendapat apresiasi dan respons positif. Karena sodetan air sangat berarti untuk mengurangi atau meminimalisir daerah yang terancam banjir.

Baik Walikota maupun Bupati Tangerang, sangat diharapkan menyambut dengan tangan terbuka. Hal-hal yang dikaitkan dengan masalah otonomi daerah tidak perlu diangkat ke permukaan. Persoalan Jakarta bukan milik Jokowi. Secara tidak langsung daerah penyanggah seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor menjadi bagian integral dari Jakarta.

Suka tidak suka. Mau tidak mau. Itulah kenyataannya. Maka, Jokowi pun tidak sertamerta. Ia mendiskusikan dan berdialog dengan pemimpin yang daerahnya dialiri kedua sungai itu.

Jokowi tetap menjaga kesantunan, kesopanan, serta memusyawarakan dalam menggalang kerja sama dalam upaya menyukseskan pelaksanaan sodetan sungai.

Sangat arif dan bijak bilamana, baik Walikota maupun Bupati Tangerang, duduk bersama. Mereka memecahkan masalah ini bareng-bareng. Bermusyawarah untuk mencapai kemufakatan. (red)