Sangatlah wajar bila posisi puncak dalam politik selalu menjadi ajang kompetisi dan pertarungan tiada henti.

Kita pun tentu telah mahfum bahwa tidak pernah ada kawan atau lawan yang abadi dalam politik. Keabadian hanyalah menyangkut kepentingan.

Sepanjang kepentingan antarpara pihak selalu sama dalam usahanya menggapai puncak kekuasaan, lawan pun dapat beralih peran menjadi kawan dalam bekerja. Hal itu berlaku pula sebaliknya.

Celakanya, celah ini dimanfaatkan sebagai peluang untuk merebut kekuasaan dengan cara-cara yang sudah memasuki wilayah grey area. Salah satunya adalah melalui politik uang (money politics).

Harap dipahami betul bahwa sistem demokrasi tidaklah niscaya menjamin terpilihnya pemimpin-pemimpin yang terbaik. Karena metodenya berdasarkan voting (pemungutan suara), maka dengan sendirinya calon pemimpin yang popularlah yang menang.

Di dalam mekanisme seperti inilah terkandung minus yang lain lagi. Sebab, popularitas itu bisa dibeli dengan uang.

Jangan heran jika sosok yang bermasalah di negeri ini yang sejatinya tak pernah kita harapkan ikut mencalonkan diri sebagai presiden misalnya.

Bayangkan, seandainya sosok ini menjadi pemimpin di negeri ini. Apa jadinya nasib Indonesia sebagai negeri yang memiliki kekayaan sumberdaya alam di masa mendatang. Ikhlaskah masyarakat Indonesia jika dipimpin politisi busuk tersebut?

Fenomena petualang politik seperti itu kian menjadi kenyataan. Sangat disayangkan bila akhirnya masyarakat memilihnya menjadi presiden.

Begitulah realitas politik dan wajah politisi nasional yang belum lama terlepas dari belenggu kediktatoran. Demokratis di satu sisi dan tidak adil di sisi lain. Maka, hari-hari ini kian banyak orang yang bertanya, apa manfaat demokrasi kalau orang hanya bebas bicara tetapi kepentingannya tidak diperjuangkan?

Apa pula manfaat demokrasi kalau politik uang masih terus berjalan, korupsi merajalela? Untuk apa demokrasi bergulir terus jika tidak membawa keringanan pada beban dan derita rakyat kecil?

Pemilu adalah amanah rakyat untuk melahirkan kepemimpinan nasional yang efektif dan berkualitas dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum. Menempatkan rakyat sebagai aktor terpenting dalam setiap proses ataupun tahapan pelaksanaannya.

Sesungguhnya inti demokrasi yang kita pahami adalah rakyat itu sendiri. Karena demokrasi merupakan proses politik yang dilakukan atas kehendak menata kehidupannya dalam sebuah masyarakat. Rakyat adalah pelaku utama dalam menyepakati berbagai konsensus dan tata krama aturan main demi tujuan kesejahteraan bersama.

Pembatasan aturan main yang diberikan atau ditafsirkan oleh penyelenggaran Pemilu Presiden—dalam hal ini KPU Pusat dan KPUD—memang diperlukan. Sehingga proses demokrasi tidak berlangsung anarkis dan lepas kendali.

Orang di negeri ini harus dibangunkan, disadarkan. Harus ada pemimpin yang mau mengambil posisi dengan risiko mungkin sebagian orang akan menjauh. Tetapi sebagian orang akan percaya.