Politik rupanya juga bukanlah semata-mata perkara yang pragmatis sifatnya yang hanya menyangkut suatu tujuan dan cara mencapai tujuan yang dapat ditangani dengan memakai rasionalitas instrumental. Ternyata politik lebih dari pragmatisme simplistic. Tetapi mengandung sifat eksistensial dalam wujudnya karena melibatkan juga rasionalitas nilai-nilai.

Paling tidak, untuk sebagian perkembangan demokrasi di Indonesia sukar dilakukan dalam masyarakat majemuk. Bahwa kompetisi politik dalam masyarakat majemuk sangat dicirikan oleh politik etnis. Jalan keluar yang ditawarkan adalah melakukan demokrasi ganda: transformasi negara dan masyarakat sipil yang interdependen.

Contoh tentang bagaimana persoalan kemajemukan ini berimplikasi pada konflik, yang berdimensi etnis dan cultural yang terjadi sepanjang 1995-1997. Tema itu dengan perspektif sejarah kolonialisme di Indonesia.

Yang tidak bisa dilupakan bahwa dalam dunia politik dan ekonomi ada dua kelas masyarakat yang saling 'bermusuhan' yakni kelas atas dan kelas bawah. Kelas atas yang minoritas adalah pemilik modal. Sedangkan kelas bawah yang mayoritas adalah kaum marjinal atau yang dalam bahasa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 'wong cilik'.

Jumlah kaum marjinal di Indonesia ini memang terbilang banyak, meski datanya berbeda-beda. Menurut data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah orang miskin di negeri ini sebanyak 40 juta orang. Namun menurut versi Bank Dunia (World Bank), jumlah penduduk miskin mencapai 49,5 persen dari total penduduk Indonesia. Artinya, dua kali lipat dibandingkan dengan data pemerintah. Kriteria miskin versi Bank Dunia adalah berpenghasilan kurang dari 2 dolar AS per hari.

Kenyataan ini dijadikan komoditas isu politik oleh elite politik. Bahkan, menjadi primadona isu sepanjang 2013 hingga menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014.

Para elit politik merayu melalui berbagai cara. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk memenangkan opini di kelas marjinal misalnya, sering sekali menyambangi daerah-daerah. Dia bertemu dan berdialog langsung dengan rakyat, tak ketinggalan memberikan sumbangan.

Partai politik (parpol) juga memanfaatkan isu kerakyatan tersebut. Untuk partai besar seperti Partai Golongan Karya (Golkar), PDI Perjuangan, dan Partai Demokrat misalnya menggunakan isu kerakyatan untuk memenangkan Pemilu.

Mengapa isu kerakyatan menjadi primadona dan menyedot perhatian elit politik?

Kalangan elit politik sebenarnya menyadari bahwa mereka telah terjebak 'perang' antarkelas antara kaya dan miskin. Karena rakyat belum melek politik, elit politik hanya memanipulasi isu kerakyatan untuk mendulang suara pada Pemilu 2014. Setelah tujuannya tercapai, tetap saja rakyat akan ditinggalkan.

Kelompok tua baru sadar bahwa reformasi ternyata berbelok jadi praktik kapitalisasi. Ini yang coba mau dijual oleh para politisi itu. Tapi itu bohong, karena tidak ada kepentingan rakyat sama sekali. Para elit politik justru bilang ekonomi kerakyatan, tapi yang dibangun hanya mal-mal, pasar tradisional, dan orang kecil digusur. Mereka malah semakin jauh dari akses ekonomi.

Bagaimana demokratisasi berdasarkan hak asasi manusia dapat terjadi dan dimajukan? Tidak satu pun dari teori itu terbukti berguna untuk menjelaskan apa yang terjadi di Indonesia. Padahal sesungguhnya sejak Orde Baru, Indonesia telah gagal melakukan transisi demokrasi. Kegagalan yang terakhir terjadi ketika transisi demokrasi yang terjadi saat ini hanya menghasilkan sistem yang dinamika mendasarnya dibentuk dan dijalankan oleh politik uang dan kekerasan.

Hasrat tampilnya kembali beberapa tokoh politik old crack menjadi kandidat capres menampakkan realitas kemunduran bagi regenerasi kepemimpinan nasional. Beberapa tokoh lama eksponen Orba atau tokoh politik yang pernah menjadi ikon kepemimpinan status quo/oposisi tersebut adalah Megawati Soekarnoputri yang dicalonkan PDI Perjuangan sebagai capres dalam Pemilu 2014. Susilo Bambang Yudhoyono, Wiranto, bahkan Jokowi saat ini sibuk melakoni aktivitas penggalangan dukungan politik dari berbagai partai.

Memang jika ditelaah dalam logika politik, tampilnya atau masih dominannya peran para politisi lama dalam panggung electoral demokrasi (pemilu) disebabkan oleh beberapa faktor sosiologis dan psikologis. Sedangkan secara sosiologis disebabkan oleh kekuatan oligarki kepartaian di banyak partai politik besar yang berwatak primordial yang memosisikan tokoh lama dalam fungsi sebagai solidarity makers antara elit partai dengan massa akar rumput. Selain itu, juga diposisikan sebagai mitos atau ikon partai politik.

Masih kuatnya pengaruh tokoh lama yang mayoritas berusia di atas 55 tahun itu disebabkan perasaan inferior kolektif di kalangan para politisi muda. Para politisi muda belum memiliki kepercayaan diri untuk maju dalam panggung persaingan kepemimpinan nasional.

Berangkat dari asumsi atau pandangan itu, rencana koalisi yang dibangun Partai Golkar dan PDI Perjuangan akan mempertegas akan terjadinya 'pertarungan' ideologi pada pesta demokrasi mendatang. Pertanyaannya, sudah siapkah rakyat diseret memasuki wilayah pertarungan ideologi?

Kita hanya menunggu dan mengharapkan agar Partai Golkar dan PDI Perjuangan, termasuk parpol peserta Pemilu bisa memberikan pencerahan dan pendidikan politik kepada rakyat. Dengan demikian, rakyat tidak mudah terbelah oleh kepentingan karena telah terkotak-kotak ideologi parpol.