Berbagai asumsi mencuat berbarengan dengan bermunculan sejumlah partai politik. Di antaranya menyebutkan stabilitas politik sangat tergantung perilaku elit partai politik berkuasa. Dengan kata lain, kondisi riil menunjukkan ruang berdemokrasi belum termaknai. Sistem multipartai justru tidak mencerminkan proses pendidikan politik bagi rakyat. Sehingga rakyat pun tidak akan mampu memahami roh demokrasi ketika terlibat dalam proses pembangunan demokrasi.

Apalagi dalam kancah politik, perilaku politisi cenderung tidak menonjolkan etika politik, kampanye hitam, menghujat, dan mengobral hujat dengan tujuan membunuh karakter lawan politiknya. Bahkan, menggunakan segala cara untuk mencapai kepentingannya.

Sangat wajar bila mayoritas dari partai politik mana pun mengalami defisit moral. Akibatnya rakyat sama sekali tidak mampu mengapresiasikan proses demokrasi secara utuh. Untuk itu, sesungguhnya partai politik menjalankan fungsinya sesuai hakikat fungsi partai politik sebagai sarana berdemokrasi.

Kita membutuhkan egaliterisasi perilaku elite politik sebagai salah satu jalan keluar. Egaliterisasi perilaku elite politik lahir dari pemahaman kehidupan politik dalam bentuk tindakan yang direkat oleh tujuan hidup baik dan mulia. Dengan demikian, memungkinkan tiap individu politik menunjukkan kualifikasi etisnya, yang dalam bentuknya paling sederhana ialah kemampuan menepati janji politik.

Keterlibatan rakyat dalam berpolitik secara demokratis jadi tidak sekadar menjadi pelengkap penderita dalam proses pembangunan demokrasi melalui panggung politik. Kemampuan menepati janji politik merupakan identitas moral politik paling terhormat. Kemampuan menepati janji politik berasal dari kesetiaan kepada diri sendiri.

Mencerahkan peradaban politik bangsa seharusnya salah satu cita-cita utama demokrasi. Bila itu terjadi, anak bangsa akan menyaksikan, merasakan, dan bertindak egaliter sehingga pada tataran kebijakan publik, banyak yang akan merasa senang bahkan puas karena aspirasinya diakomodasi dalam kebijakan.

melihat fenomena perilaku elite politik dalam kancah politik nasional akhir-akhir ini, tampaknya yang kita alami adalah antitesis dari tesis pencerahan peradaban politik bangsa.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun memaparkan bahwa demokrasi tidak harus disertai kegaduhan, perpecahan, dan konflik yang berlebihan. Karena rakyat tidak menginginkan perpecahan dan kegaduhan politik yang berlebihan di negeri ini.

Apa yang dikhwatirkan Presiden Yudhoyono bisa jadi sinyal, menyusul saat ini konstelasi politik nasional karut marut. Sejumlah elite politik terlibat korupsi, bahkan perilakunya tidak mencerminkan peradaban politik yang menyejukkan. Mereka saling menyerang satu sama lainnya.

Pengamat politik Kristiadi memenilai hal ini terjadi karena adanya penurunan kualitas hidup dan nasionalisme tersebut terutama dalam kaitan dengan dinamika politik yang menyalahgunakan Pancasila untuk tujuan kekuasaan dan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Pancasila yang sarat dengan nilai-nilai luhur bangsa secara sistematis dijadikan sarana untuk memburu kekuasaan dan kepentingan tertentu, bahkan dipolitisir dengan mengingkari nilai-nilai Pancasila itu sendiri, baik nilai ketaqwaan, religiositas, kemanusiaan, kebhinekaan, kerakyatan, keadaban, kebersamaan, kesetiakawanan sosial, kebijaksanaan, kemufakatan, keadilan social, dan keharmonisan.