Menristekdikti Muhamad Nasir mengatakan, masih banyak keluhan masyarakat terhadap ijazah palsu. SIVIL dan PIN bukan hanya memudahkan masyarakat untuk keabsahan Ijazah yang dikeluarkan perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

"Gunanya untuk memudahkan Pemerintah dalam memantau statistik lulusan. Ini akan meminimalisir beredarnya ijazah palsu," kata Mentri pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang berlangsung di Puspitek, Serpong, kemarin.

Secara sistem, SIVIL itu terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Keabsahan seorang lulusan perguruan tinggi akan diverivikasi konsistensinya dengan riwayat proses pendidikan di perguruan tinggi dan Pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi.

Dijelaskannya, program SIVIL dan PIN merupakan jawaban bagi masyarakat dan perguruan tinggi se-Indonesia terkait maraknya ijazah palsu beberapa waktu lalu.

"Keluhan masyarakat urus izin prodi, jurusan, persamaan ijazah juga lama. Kalau data sudah lengkap satu hari sudah selesai melalui program tersebut," beber mentri seraya memastikan program tersebut harus sudah berjalan pada 1 September 2016 ini.

Lanjut mentri, dia mendesak dirjen terkait dan kopertais menyosialisasikan ini ke Perguruan-perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada.

"1 September 2016 bisa berjalan baik," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Intan Ahmad mengatakan SIVIL dan PIN yang terbuka secara virtual itu memang bisa diakses secara terbuka oleh siapapun. Meski begitu program ini tidak memasukkan informasi berupa indeks prestasi (IP) mahasiswa.

"Sebab IP itu kan sipatnya sangat private, jadi informasi mengenai IP ini tidak dimasukan," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, juga diluncurkan Pusat Infromasi dan Pelayanan Terpadu (PINTU). Layanan publik tersebut terdiri dari urusan izin, informasi dan layanan pengaduan.

PINTU tersebut, menerapkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Mulai dari sistem call center hingga help desk yang dapat melayani masyarakat secara datang langsung. Tatap muka maupun tanpa online di hari dan jam kerja.

"Keluhan proses layanan publik yang terkesan lambat diharapkan sudah tidak ada lagi. Kita berkomitmen melakukan transformasi pelayanan publik," tegasnya.

Tidak hanya itu, jumlah perguruan tinggi yang kini mencapai 4438. Mahasiswa berjumlah lebih dari tujuh juta dan dosen 300 ribu. Hal tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki untuk menjalankan reformasi.

Sedangkan, untuk program pengembangkan tenaga dosen berkualitas juga diluncurkan Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI). Program beasiswa ini, berguna untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di Indonesia hingga luar negeri.

BUDI merupakan program bersama antara Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti dengan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP).

Tercatat jumlah dosen di PD DIKTI sebanyak 251.959. Dari jumlah itu 190.059 adalah dosen tetap. BUDI dirancang dengan kolaborasi pengalaman panjang pengelolaan beasiswa oleh Ditjen Sumberdaya Iptek dan Dikti.

Program BUDI maksimal 24 bulan untuk program S2. Sedangkan program S3 berlaku skema tiga tahun . Untuk 1 tahun terakhir akan terdistribusi menjadi dua bagian. Selanjutnya dana tahun ke 4 harus diajukan oleh karyasiswa yang memerlukan.

Untuk tahun 2016 disediakan 300 beasiswa ke luar negeri. Sedangkan untuk beasiswa di Indonesia sebanyak dua ribu.