Dewan Klaim Fungsi Pengawasan Sudah Baik
detaktangsel.comTangsel - Sejumlah anggota DPRD Kota Tangsel mengaku sudah bekerja dengan tugas dan fungsinya. Indikasinya berbagai agenda yang dijadwalkan berjalan dengan baik. Tugas dan fungsi sebagai pengawas, budgeting, hingga pembuat undang-undang terjadwal dan bisa dikerjakan tepat waktu.
Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Ahadi mengatakan, bukti tupoksi dewan sesuai perencanaan adalah pembahasan APBD Murni 2015, dimana berbagai agenda sudah berjalan dan sedikit lagi tinggal pengesahan. Kata dia, pembahasan APBD 2015 ini sesuai target, meski paska dilantik 7 Agustus silam sempat ada keterlambatan pengesahan alat kelengkapan dewan selama beberapa waktu. Namun masalah itu bisa diatasi dengan jadwal kerja yang sesuai target.
"Bicara tupoksi sudah dilakukan oleh dewan. Pengesahan APBD tinggal menunggu waktu, begitupun dengan pengawasan yang sudah berjalan dengan baik," katanya, kemarin.
Ahadi mengatakan, untuk budgeting, pembahasan APBD Murni tinggal menunggu pemaparan beberapa SKPD. Artinya bila sesuai dengan target yang ditentukan, akhir desember ini bisa disahkan. Bila pengesahan sesuai jadwal, beberapa program bisa dikebut dan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) bisa diminimalisasi.
"Tidak ada lagi alasan silpa besar gara-gara keterlambatan pengesahan APBD. Kita bisa meminta instansi untuk bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.
Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, pengesahan APBD Murni 2015 ini diprediksi mencapai Rp 2,7 triliun, atau meningkat Rp 200 miliar dibanding tahun lalu, yang hanya Rp 2,5 triliun. Dari dua triliun lebih APBD, nantinya akan digelontorkan untuk skala prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, infrastuktur ataupun pengentasan kemiskinan.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangsel Tb Rahmatullah mengatakan pihaknya sudah melakukan pengawasan secara maksimal. Baru-baru ini Komisi IV sudah inspeksi mendadak ke beberapa proyek, seperti pengerjaan gedung pemerintahan. Hasilnya ada beberapa proyek yang belum kelar, padahal batas akhirnya tinggal sebentar lagi.
"Perusahaan yang tidak bekerja sesuai target, harusnya tahun depan tidak diberikan pekerjaan lagi," katanya.
Politisi PAN ini juga meminta pemkot lebih teliti lagi dalam memberikan proyek kepada perusahaan. Artinya bila ada yang tidak mampu harusnya langsung diblack list dan tidak boleh lagi mengikuti pelelangan.
"Sudah tahu gagal diberikan proyek lagi. Itu kan tidak benar," ujarnya.
