Pemilu merupakan saran legitimasi bagi sebuah kekuasaan. Setiap penguasa betapapun otoriternya pasati membutuhkan dukungan rakyat secara formal untuk melegitimasi kekuasaanya. Sehingga merupakan perwujudan nyata demokrasi dalam praktek bernegara masa kini (modern) karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatan rakyat atas negara dan pemerintah.

Pernyataan kedaulatan rakyat tersebut dapat diwujudkan dalam proses pelibatan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus menjalankan. Di sisi lain mengawasi pemerintahan negara. Karena itu, fungsi utama bagi rkayat adalah untuk memilih dan melakukan pengawasan terhadap wakil-wakil mereka.

Strategi pembentukan opini yang bertujuan untuk mencari popularitas atau pencitraan caleg sangat meracuni pemikiran rakyat. Seolah rakyat dipaksa 'hak' pemikiran atau politiknya untuk menentukan pilihan. Sehingga terkesan pola komunikasi politik yang berlangsung menjelang Pemilihan Legislatif mengalami degradasi arti pemahaman tentang proses pendidikan politik terhadap rakyat.

Sadar atau tidak, kedaulatan rakyat dalam menentukan sikap mengalami pemasungan. Akibatnya tanpa sadar pula rakyat dicekoki hitam-putih doktrin politik aliran.

Sungguh tidak bijaksana jika proses politik yang membalut pemikiran rakyat seperti ini terus dipelihara. Karena, rakyat akan kehilangan identitas politik untuk menentukan pilihan.
Seharusnya rakyat mendapat 'kebebasan' untuk mendorong proses pemilihan calon wakil rakyat. Dengan demikian, rakyat punya andil besar untuk ikut terlibat langsung 'kelahiran' sang pemimpin.

Kenapa? Karena rakyat punya hak politik untuk memilih pemimpin. Jika proses politik ini terjadi, maka pemimpin yang terpilih pun mendapat legitimasi kuat dari rakyat.

Ini penting diciptakan atau tercipta dalam proses demokrasi. Sehingga rakyat bisa langsung mengawasi setiap kebijakan yang digulirkan pemimpin terpilih. Tanpa ada hubungan politik sedemikian kuat, maka akan tercipta harmonisasi politik, baik pada tingkat nasional maupun daerah.

Relakah rakyat menerima caleg yang tidak berkualitas, baik dari segi moralitas maupun politik? Rakyat tentu akan menjawab, tidak!

Jelas wakil rakyat yang tidak bermoral dan tidak menunjukkan sikap politik berpihak kepada kepentingan rakyat akan membuahkan keputusan-keputusan 'sesat'. Rakyat harus berani melakukan perubahan untuk mengubah wajah dewan, baik di tingkat pusat, kabupaten, dan kota. Caranya, antara lain memilih caleg yang berkualitas, mempunyai moralitas tinggi, mempunyai kredibilitas tinggi, serta akuntabilitas.

Rakyat agar tidak tergiur oleh janji-janji yang disampaikan para caleg yang berusaha mendekati rakyat dengan berbagai model pendekatan. Sudah bukan zamannya lagi kita 'mendewa-dewakan' caleg. Tidak perlu lagi pemilih tergiur rayuan gombal caleg pada saat kampanye nanti. Sebaliknya rakyat butuh program konkret anggota dewan melalui produk undang-undang yang dilahirkan.

Di sisi lain, rakyat wajib mengingatkan partai politik agar tidak melakukan eksperimen politik dalam mengajuk caleg. Untuk itu, partai politik harus menjunjung tinggi komitmen moral. Dengan demikian, rakyat mendapat garansi politik untuk memilih caleg.

Dus memang sangat lucu jika mengamat proses rekrutmen caleg dari masing-masing partai politik, terutama partai politik baru. Seolah kriteria berkualitas, kredibilitas, moralitas, dan akuntabilitas caleg diabaikan. Sehingga susunan daftar sementara caleg dipenuhi wajah-wajah yang dikenal rakyat tidak layak. Misalnya, mungkin rakyat mengetahui persis latar belakang sosial caleg karena terlibat masalah hukum atau tindak kriminalitas.

Sudah saatnya rakyat menunjukkan sikap tegas dan posisi tawar yang jelas. Sehingga anggota dewan hasil produk Pemilu Legislatif 2014 benar-benar pantas menyandang predikat wakil rakyat.