Seniman, identik dengan gagasan, independensi, inovasi, karya, dan anti status quo. Politik, identik dengan kekuasaan, kapitalisme modern, tak ada kawan dan lawan abadi, dan sebagainya. Jika menilik dua kata ini sepertinya tak berhubungan satu dengan yang lainnya, bahkan beberapa hal nampak berlawanan. Sebenarnya dalam berpolitik pun butuh seni, namun tentu saja bukan seni murni yang menghasilkan karya-karya artistik, lebih kepada seni dalam hal berkomunikasi dan berinteraksi dengan 'lawan maupun kawan politiknya.

Banyak muncul aspirasi beragam dari elemen masyarakat yang menilai cita-cita pembentukan Provinsi Banten sampai kini belum maksimal tercapai. Hal itu terlihat dari berbagai sektor pembangunan yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Banten. Karenanya, mereka meminta kepada Gubernur Banten Rano Karno penerus estafet untuk segera meningkatkan pelayanan kesehatan, menyelesaikan pembangunan infrastruktur, penegakan supremasi hukum, dan transparansi keuangan daerah.Selain itu, mereka juga meminta kepada gubernur untuk menuntaskan masalah pendidikan rakyat, peningkatan kualitas kesehatan, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menuntaskan pembangunan.

Mudah mudahan semboyan kebanggaan "Mari Bersama melanjutkan Membangun Banten" yang telah melekat di hati umat, menjadi dasar baginya untuk terus menggalang persatuan, persaudaraan dan kebersamaan, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh masalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi sebagai tiga pilar kesejahteraan bersama bukan hanya isapan jempol saja.Di sinilah saya melihat sebuah permasalahan untuk ekonomi banten ke depan, pertama, stagnasi ekonomi. Repotnya, banten sangat dekat sekali jakarta sebagai pusat ekonomi dan kekuasaan.

Tercatat mulai muncul gelombang "protes" terhadap kinerja Rano Karno yakni puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banten kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang Setda Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (10/9/2015).

Dalam aksi tersebut PMII menagih janji Gubernur Banten Rano Karno untuk mundur jika mendapatkan opini Disclaimer pada LHP BPK."Saat mendapatkan opini disclaimer pada LHP BPK tahun anggaran 2013, Rano Karno yang saat itu masih menjadi Plt Gubernur berjanji akan mundur jika kembali mendapatkan opini disclaimer. Buktinya tahun 2014 Banten kembali disclaimer," kata Korlap Abdul Rojak.

Pasca turunnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 135/M 2015 terkait Pemberhentian Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Kurdi Matin, Gubernur Banten Rano Karno bersama Sekda Banten yang baru Ranta Soeharta dan Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah serta sejumlah pejabat lainnya, tiba-tiba mendatangi salah seorang tokoh ulama besar di Banten yakni Abuya KH Muhtadi Dimyati, pemimpin Pondok Pesantren di Cidahu, Cadasari, Pandeglang. Langkah yang dilakukan Rano Karno ini dinilai Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada, sebagai bentuk penggalangan dukungan karena merasa dirinya terancam, menyusul reaksi keras dari sejumlah tokoh ulama, tokoh masyarakat, dan mahasiswa di Banten terhadap kebijakan pemberhentian Sekda Banten Kurdi Matin yang sarat dengan motif politis dan mengangkangi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tak heran jika kemudian, puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Banten Bersatu melakukan unjuk rasa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Kamis, 3 September 2015 lalu. Mereka menilai, sejauh ini Rano Karno tidak memiliki prestasi kerja apa-apa. Malahan, mungkin Banten di bawah Rano Karno mengalami kemunduran. Kemiskinan meningkat, pengangguran bertambah dan pertumbuan ekonomi juga menurun.

Lembaga Kajian Independen (LKI) Banten menilai Rano Karno tidak memiliki konsep yang jelas pembangunan untuk membangun Banten. Bahkan Rano dinilai gagal menekan angka kemiskinan di Banten. Berdasarkan data statitistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten menyebutkan pada bulan September 2014, jumlah penduduk miskin di Banten mencapai 649,19 ribu orang atau 5,51 persen. Jumlah itu meningkat 26,35 ribu orang atau 4,23 persen dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang hanya sebanyak 622,84 ribu orang atau 5,35 persen.

Ini juga menunjukkan jika kakak Suti Karno ini, tidak memiliki pengalaman dalam tata kelola pemerintahan dan administrasi, sehingga Banten ditangan Rano Karno bukannya bertambah maju, malah kian terpuruk. Sebagai ilustrasi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) 2014 mencapai Rp 1,6 triliun. Hal ini, menunjukkan bahwa kinerja aparatur pemerintah di bawah kepemimpinan Rano Karno masih sangat lemah. Selain itu, Rano Karno juga harus bertanggungjawab terhadap kekisruhan masyarakat Banten saat ini.

Sebagian besar dari mereka tidak percaya dengan kepemimpinan Rano Karno sehingga pemerintahan terganggu, dan akselerasi roda pembangunan melambat. Ya, kekuasaan di tangan Rano Karno, tak seperti 'tukang insinyur' yang mampu merubah hidupnya, dari keluarga sederhana, kemudian sukses meraih mimpinya karena kerja keras dan pantang menyerah. Padahal, sosok yang semacam itulah yang kita perlukan dalam memajukan Provinsi Banten yang kita cintai ini.

Sekilas Rano Karno

Sebelum terjun di dunia politik, khalayak mengenal Rano Karno sebagai seorang aktor. Film-filmnya dikenal masyarakat sejak era 1970 an hingga 1980 an. Kemampuan beraktingnya itu terus berlanjut sampai 1990 an. Selain sebagai aktor, Rano Karno juga dikenal sebagai penyanyi dan sutradara.

Kemudian, setelah tak lagi main sinetron, Rano terjun ke dunia politik. Sekitar tahun 2007, namanya disebut-sebut bakal maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Kala itu, ia berminat untuk jadi salah satu calon wakil gubernur. Belakangan dia lantas mengurungkan niatnya itu.

Urung mencalonkan diri jadi wakil gubernur di Jakarta, Rano mengalihkannya ke Kabupaten Tangerang. Posisinya masih tetap jadi orang nomor dua. Tahun 2008 ia resmi berpasangan dengan Ismet Iskandar. Bersama pasangannya itu, Rano terpilih jadi Wakil Bupati Tangerang periode 2008-2013. Tiga tahun menjadi wakil Bupati, pada 2011 Rano kembali mencalonkan diri dalam pilkada dan levelnya lebih tinggi yakni sebagai wakil gubernur. Namun bukan DKI di Jakarta, namun di Provinsi Banten. Ia berpasangan dengan Ratu Atut Chosiyah, gubernur petahana. Hasilnya, Oktober 2011 ia memenangkan pilkada.

Sejak itulah dia menjadi penguasa di Provinsi yang memiliki jumlah penduduk 11 juta lebih tersebut. Dan, karena Atut tersangkut persoalan korupsi, Rano pun diangkat jadi PLT dan kini gubernur. Tetapi, sejak dia jadi wagub dan kini sebagai gubernur tak banyak gebrakan yang dilakukan untuk memajukan Banten. Bahkan, sebagian dari masyarakat Banten menyatakan kepesimisannya. Karena sejak menjabat PLT hingga diangkat jadi Gubernur Banten di klaim belum ada perubahan yang signifikan.

Rano Karno dinilai belum mampu menjalankan reformasi birokrasi dan clean good goverment secara utuh. Dia juga belum menuntaskan temuan BPK RI dan menonaktifkan para Kepala SKPD dan pejabat di lingkungan Pemprov Banten yang terindikasi kasus korupsi.Hal lain yang banyak disorot warga adalah besarnya sisa lebih pembiayan anggaran tahun 2014 lalu sebesar Rp1,9 triliun lebih, sehingga belanja daerah APBD 2015 menjadi Rp 9,047 triliun. Dengan rincian untuk pos belanja langsung Rp 3,909 triliun dan belanja tidak langsung Rp 4,337 triliun.

Besarnya sisa anggaran pada APBD Banten 2014, itu, menurut beberapa kalangan akan memengaruhi performa pegawai Pemprov Banten. Mengutip akademisi UNIS Tangerang, Ail Muldi, dengan besarnya Silpa menandakan banyak dana yang tidak terserap. Ada kegiatan yang tidak dilakukan.

Kemudian, selama kepemimpinan Rano, baik sejak dari Plt Gubernur Banten pada Mei 2014 hingga dilantik jadi Gubernur pada Agustus 2015 lalu , belum ada gebrakan atau program visioner untuk memaksimal penggunaan anggaran dengan baik. Sebagai pimpinan, Rano Karno hanya menjalankan rutinitas biasa saja.

Persoalan lain, selama masa kepemimpinannya adalah jumlah pengangguran di Banten menempati urutan ketiga tertinggi setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara. Tingkat penganguran terbuka tercatat 8,25 persen dari jumlah penduduk usia kerja. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya usia kerja dari 8,24 juta orang pada Februari 2014 menjadi 8,47 juta orang. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten menyebutkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), diploma, dan sarjana meningkat. Pengangguran tertinggi dialami lulusan SMK, diikuti lulusan diploma, selanjutnya lulusan sarjana.

Masih menurut data BPS, per Februari 2015, pengangguran terbuka lulusan SMK sebanyak 10,70 persen. Jumlah tersebut meningkat dibanding satu tahun sebelumnya, yaitu naik 6,97 persen. Sementara untuk diploma I, II dan III, meningkat dari 2,33 persen menjadi 4,14. Kemudian, lulusan sarjana meningkat dari 1,66 persen menjadi 3,90 persen. BPS Banten mencatat, pada Februari 2015 tercatat tingkat penganguran terbuka sesuai dengan tingkat pendidikan.

Pengangguran SD mencapai 6,47 persen, SMP 13,4 persen, SMA Umum 10,19 persen, SMA Kejuruan 10,70 persen, diploma 4,14 persen dan universitas 3,9 persen. Melihat itu, sebagai pemimpin, selayaknya jika Rano Karno melakukan berbagai langkah strategis agar bisa menaikkan daya saing para lulusan SMU/SMK dan diploma tersebut. Apalagi, dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat ASEAN, daya saing memegang peran penting.

Sebagai seorang pemimpin saatnya untuk bergerak. Sebab, peran yang sekarang diemban bukanlah peran dalam film. Rano karno sekarang adalah 'The Real Gubernur" yang sudah dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur Banten pada Rabu, 12 Agustus 2015 di Istana Negara, Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78/P/Tahun 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur Banten sisa masa jabatan 2015-2017.

Penutup
Namun demikian, semua ada peluang bisa berubah. Meski berlatar belakang artis, apabila mau belajar dan terjun dalam dunia politik secara total dengan mengubah paradigma kekuasaan dari ambisi meraih prestise menjadi ketulusan menjalankan amanah rakyat, tentu anggapan tentang "kegagalan" artis di dunia politik seperti Dicky Chandra, Dede Yusuf dan mungkin Dedi Mizwar yang tak bergigi meski menyandang jabatan tinggi akan bisa ditepis. Namun itu perlu bukti di dunia riil dengan cara cukup sederhana yaitu tulus mengabdi serta mau mendekat dan mendengarkan rakyat yang dipimpinnya.

Mungkin Rano Karno bisa belajar dari Jokowi. Bisa dikatakan Jokowi adalah pendatang baru di dunia politik. Tapi siapa sangka latar belakangnya sebagai pengusaha mebel bisa mengantarkannya menjadi politisi dan pejabat yang sangat cemerlang prestasinya? Modal Jokowi bukanlah pengalaman politik. Modal Jokowi sama dengan Rano Karno. Berprestasi di dunia non politik tapi pada akhirnya ia bisa melenggang menjadi pejabat mumpuni bermodalkan "ketulusan" dan "kepedulian". Jika Rano Karno memiliki dua kata kunci ini, maka yakinlah ia tetap akan menjadi idola dari dulu hingga sekarang.Rano Karno telah mengukir karya-karya indah sepanjang hidupnya. Akankah prestasi politiknya terukir indah seindah lagu dan filmnya? Semoga prestasi dan kinerja yang baik dapat dihadirkan dalam kiprahnya di dunia politik. Semoga !

Budi Usman, Aktivis Tangerang bersatu