Padahal, program pendidikan gratis di tingkat dasar sejak lama di gaungkan oleh Pemkot Tangsel. Namun begitu, program tersebut hanya sebatas isapan jempol belaka lantaran setiap tahun kerap mencuat kasus Pungli di lingkungan sekolah.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangsel, Ledy Butar Butar mengatakan bahwa dalam pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 UUD 45 serta pasal 34 ayat 2 UU nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional, negara telah menjamin penyelenggaraan pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan dasar.

"Aturan lain pun secara spesifik sudah ditegaskan, seperti di Permendikbud nomor 44 tahun 2012 dan nomor 75 tahun 2016. Tapi faktanya sampai hari ini praktik pungli masih kerap terjadi," ungkap Ledy di DPRD Tangsel, Senin (11/11/2019).

Menurut Ledy, Pungli yang terjadi di lingkungan sekolah tingkat dasar, berdalih lantaran dana Bosnas dan Bosda tak dapat mencukupi keperluan dan kebutuhan sekolah. Fraksi PDI Perjuangan pun mendesak agar Pemkot Tangsel agar melakukan pengawasan dan pembinaan secara serius terhadap penggunaan anggaran Bosnas dan Bosda di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangsel.

"Dengan adanya pengawasan dan pembinaan tersebut, di harapkan dana Bosnas dan dana Bosda yang di terima pihak sekolah dapat terserap untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di sekolah," ujar Ledy.

Ledy sebutkan, dengan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tangsel tahun 2020 sebesar 3,9 triliun itu, maka Pemkot Tangsel harus bisa mewujudkan sekolah gratis untuk pendidikan dasar.

"Jadi tidak ada lagi kejadian pungli yang terjadi di sekolah-sekolah. Apalagi hanya dengan alasan anggaran Bosnas dan Bosda tidak mencukupi keperluan dan kebutuhan sekolah. Kami di fraksi akan mengawasi semua itu," tandas Ledy.