Fraksi Gerindra Sebut Pemkot Tangsel belum Miliki Konsep Atasi Kesejahteraan Masyarakat
detaktangsel.com SETU--Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) 2020 masih panjang. Dalam rapat paripurna di DPRD Kota Tangsel, semua fraksi menyampaikan tanggapannya. Termasuk Fraksi Gerindra.
Dalam isi tanggapannya itu, Fraksi Gerindra mendesak agar pada program 2020 mendatang, harus ada penguatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Tangsel.
Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel dari unsur Fraksi Gerindra, Li Claudia Chandra mengatakan bahwa jumlah penurunan angka kemiskinan di Tangsel tidak signifikan dengan jumlah APBD yang setiap tahunnya sangat besar bagi Tangsel.
Politisi perempuan yang biasa disapa Alin ini menjabarkan, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, sebanyak 28.730 jiwa atau sebanyak 1,76 persen. Disusul kemudian pada tahun 2018 terjadi penurunan sampai 1,68 persen atau sebanyak 28.212 jiwa.
"Jika melihat angka itu berarti hanya berkurang sebanyak 518 jiwa. Angka ini jelas tidak signifikan mengingat saat itu total APBD kita sebanya Rp,3,4 triliun. Kami minta di tahun 2020 nanti Pemkot Tangsel serius dan sungguh-sungguh menekan angka kemiskinan dan ketimpangan di Kota Tangsel ini,” ungkap Alin di DPRD Tangsel, Senin (11/11/2019).
Alin sebutkan, dengan peningkatan APBD 2020 yang direncanakan sebesar Rp,3.9 triliun, Pemkot Tangsel seharusnya memiliki konsep yang jelas dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Tangsel.
Konsep yang dimaksud Alin ialah, Pemkot harus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, sesuai dengan martabat kemanusiaan.
"Kami menilai bahwa pemerintah Tangsel belum memiliki konsep dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, menekan ketimpangan, dan pemberdayaan masyarakat,” bebernya.
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Tangsel itu juga kemukakan bahwa peningkatan kesejahteraan sosial, harus sejalan dengan penguatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Dimana, pemerintah harus memiliki konsep jelas dalam penguatan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha kecil menengah dan industri kecil.
"Perkembangan teknologi saat ini tentunya harus menjadi alat bagi pemerintah untuk bisa meningkatkan daya saing pelaku industri kecil dan menengah, agar terhindar berbagai macam gangguan ekonomi. Pemerintah juga harus memiliki strategi untuk menghadapi gangguan itu guna memperkuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Tangsel,” ujar dia.
Alin juga menyinggung soal transparansi pemerintah dalam penyusunan anggaran. Menurutnya, semua harus tersampaikan secara transparan kepada masyarakat.
"Kami dari Fraksi Gerindra akan mengawal ketat penyusunan anggaran untuk dijalankan di 2020 nanti. Karena bagi kami peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat adalah segalanya,” tandasnya.