Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangsel, trend kenaikan penduduk miskin mulai terjadi sejak 2013 silam. Diketahui, pada waktu itu pemerintah pusat menaikan BBM bersubsidi dari sebelumnya Rp,4500 per liter menjadi Rp,6500 per liter.

"Dari sebelumnya 1,5 persen menjadi 1,75 persen," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangsel, Teddy Meiyadi ditemui usai Rapat Forum SKPD di Serpong, Kamis (19/3).

Angka penduduk miskin ini diprediksi lebih dari 1,75 persen, atau jika diestimasikan mencapai 25.400 jiwa, dari total jumlah penduduk Tangsel sebesar 1.443.403. Pasalnya, tahun ini pemerintah pusat kerap kali melakukan perubahan harga bahan bakar bersubsidi.

"Angkanya bisa lebih tinggi," ungkapnya.

Diakui Teddy, Pemkot Tangsel, sudah mulai mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya, dengan cara menambah anggaran SKPD yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, seperti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Koperasi dan UKM.

"Porsi anggaran untuk SKPD itu ditambah. Jadi tidak ke arah infrastruktur terus. Untuk tahun ini, anggarannya ditambah 10 persen dari tahun sebelumnya," kata dia.

Terkait operasi pasar yang kerap dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Teddy mengaku hal itu cukup berdampak. Pasalnya, operasi pasar berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat.

"Misalkan harga beras naik. Kita intervensi dengan menyebar harga beras dibawah pasaran. Daya beli masyarakat akan naik kan. Jadi berpengaruh langsung," tandasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangsel Nurhayati Yusuf mengamini jika angka kemiskinan di Tangsel naik. Menurutnya, pemerintah daerah harus sudah mulai melakukan intervensi untuk mengurangi jumlah orang miskin.

"Ini karena kenaikan harga BBM. Kita setujui penambahan anggaran untuk mengatasi kemiskinan. Jadi, tidak pembangunan infrastruktur melulu. Pelatihan-pelatihan kerja juga harus dilakukan," kata politisi PKB ini.