Hal ini yang juga dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Kota Tangerang Selatan (LBH Tangsel) yang berkerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel yaitu menggelar sosialisasi dan edukasi publik kepada masyarakat Tangsel di Rumah Makan Kampoeng Anggrek, Serpong, Kamis (08/10).

Dalam kesempatan itu, hadir beberapa narasumber dari KPU Tangsel (Badrusalam), Koordinator TRUTH  (Suhendar, SH, MH), dan Pengamat Politik Tangsel (Abdul Hakim, MA).

Badrusalam mengatakan, dengan ditetapkannya aturan Pilkada saat ini menandakan adanya keseimbangan dalam prosesi Pilkada. "Sebenarnya dengan adanya aturan ini sudah menandakan bagaimana peserta Pilkada (para kandidat) sudah dibatasi dalam melakukan prosesi Pilkada. Seperti halnya, anggaran kampanye saat ini dibebani oleh APBN/APBD jadi tidak ada kelebihan yang diuntungkan oleh masing-masing Pilkada," ungkap Badrusalam.

Sementara, Suhendar mengatakan, salahsatu cara menciptakan prosesi Pilkada bersih agar terlahirnya pemimpin yang bersih adalah setiap penyelenggara maupun peserta Pilkada haruslah mengikuti asas transparansi. Bila hal ini diabaikan maka sangat sulit untuk menciptakan pemimpin bersih.

Selain itu, Abdul Hakim, Pengamat Politik Tangsel menambahkan, dirinya lebih menyoroti terkait pemimpin yang bersih namun juga pemimpin yang memiliki tauladan. Pasalnya, masyarakat saat ini membutuhkan dan merindukan ketauladanan dari seorang pemimpin.

Hal ini menurutnya berdasarkan dari beberapa pemimpin yang didambakan dikagumi disalahsatu daerah seperti Walikota Bandung dan Walikota Surabaya.

"Masyarakat sekarang sebenarnya rindu pemimpin seperti Ridwan Kamil, Risma, dan Ahok. Kenapa? Kita lihat dan bisa rasakan pengaruhnya dalam memimpin bisa dirindukan selain masyarakat yang dipemimpinnya," ungkapnya.

Hal itulah yang menjadi ukuran masyarakat untuk pemimpin yang akan datang, tutup Abdul Hakim.