Akibatnya pelaksana proyek tersebut terancam didaftarhitamkan (blacklist). Atas kondisi ini anggota DPRD Kota Tangsel, Rizki Jonis ini geram lantaran didapati pintu depan kantor kelurahan berlantai tiga itu masih ditutupi seng. Politikus Demokrat inipun sempat adu argumentasi dengan konsultan proyek pembangunan gedung kelurahan.

"Yang saya permasalahkan disini, kenapa sub kontraktor yang memasang pintu ini main copot? Itu sudah dibayar pemerintah sama kontraktor. Artinya apa, kontraktor punya hubungan langsung dengan sub nya," kata Rizki.

Rizki menilai, aksi pencopotan pintu yang diduga dilakukan oleh subkontraktor yaitu PT Tiang Awan, telah mencoreng pemerintah daerah (Pemda) setempat. Maka itu, diapun meminta agar Pemda mengambil tindakan tegas agar kedepannya tidak ada lagi kontraktor yang melakukan hal serupa. "Perusahaan itu tidak perlu dievaluasi lagi, harus diblacklist aja. Karena memalukan pemda," tegasnya.

Menurut dia, sanksi blacklist terhadap kontraktor pembangunan gedung kelurahan itu, lantaran kontraktor tersebut tidak bisa menunjukan bonafiditas perusahaannya dalam menggarap gedung pemerintahan di Tangsel. "Kita juga belum melihat secara keseluruhan kualitas bangunan kantor kelurahan yang dikerjakan kontraktor itu, seandainya tidak sesuai, harus diblacklist," bebernya lagi.

Sekretaris Kelurahan Rawa Buntu, Moh. Soleh juga menyayangkan adanya aksi pencopotan pintu yang dipicu masalah hutang-piutang antara PT Tiang Awan selaku subkontraktor dengan PT Mahadika tersebut. Dia menceritakan, pada saat pintu dicopot, pihaknya hanya bisa pasrah menyaksikan peristiwa itu.

"Kitakan belum serah terima kunci. Jadi kita bingung, mau nahannya juga gimana, mau apa juga, gimana gitu. Ngak ngertilah, yang jelas kita sangat menyayangkan peristiwa itu," tandasnya.