Hal tersebut diungkapkan Kepala DInsosnakertrans Kota Tangsel Purnama WIjaya saat hearing reses dengan anggota komisi IX DPR Ali Taher Parassong di aula Pemkot Tangsel. Senin (4/1).

Menurutnya kendala yang dihadapi pihaknya belum adanya panti sosial. Selama ini untuk pengentasan PMKS bekerjasama dengan panti sosial DKI Jakarta serta Pondok Pesantren di Serang.

"Gelandangan dan PSK yang kena razia kita kirim panti sosial di luar Kota Tangsel," ungkapnya.

Selain itu, permasalahan yang lain yakni jika kuota dengan panti asuhan maupun ponpes sudah habis hanya didata dan dibebaskan. Di panti asuhan tersebut hanya diberdayakan dengan diberi pelatihan keterampilan. Sedangkan, di ponpes diberikan pendidikan agama.

"Ini menjadi kendala kami pak. Lahan di Kota Tangsel terbatas, kami belum bisa bangun," ucap mantan Camat Ciputat itu.

Ia mengusulkan adanya panti sosial lintas daerah. Artinya, Pemkot Tangsel membangun di wilayah seperti Kabupaten Lebak maupun Serang yang masih ada lahan kosong.

"Kami harap pemerintah pusat bisa membantu pembangunan panti sosial untuk Kota Tangsel," katanya.

Anggota Komisi IX DPR Ali Taher Parassong menuturkan siap membantu keluhan dari Pemkot Tangsel dalam mengatasi masalah PMKS. Adanya usulan panti sosial lintas daerah dapat diusulkan ke pemerintah pusat melalui kementerian sosial.

"Adanya reses ini saya bisa tahu kebutuhan Kota Tangsel apa. Nanti kita usulkan ke pemerintah pusat," terang politisi PAN ini.