"Pemkab harus transparan, berapa besar sebenarnya dana yang diterima dari royalti tambang emas CSD itu," katanya kepada Wartawan beberapa waktu lalu, di Pandeglang.

Menurut Affandi, sudah seharusnya Pemkab Pandeglang setiap tahunnya mengumumkan kepada publik, berapa keuntungan yang diperoleh PT. CSD dan berapa besar royalti yang diterima Pemda. Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadi kecurigaan dikalangan masyarakat terhadap aktivitas galian tambang emas dan perak yang telah beberapa tahun beroperasi di wilayah Kecamatan Cimanggu tersebut.

"Jangan sampai aktivitas galian tersebut mempunyai kesan tertutup dan ditutup - tutupi," tambahnya.

Ditempat terpisah, hal senada juga diungkapkan oleh Ketua bidang investigasi data koruptor, Lembaga Gerakan Anti Korupsi (LGAK), Jon Bayanta yang mempertanyakan sistem bagi hasil atau royalti antara PT. CSD dengan Pemkab Pandeglang.

"Akan kita pertanyakan, seperti apa mekanisme hitung - hitungannya itu," katanya.

Lanjut kata Jon, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan investigasi, termasuk meminta data tambahan kepada Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI.

"Kami ada data tapi belum bisa kita publikasikan, nanti waktunya akan kita umumkan. Berdasarkan data ini, kami menduga ada ketidaksesuaian angka antara yang dikeluarkan oleh Kemenkeu dan yang diterima oleh Pemda," katanya.

Menurut Jon, berdasarkan data dari BPK- RI yang diterimanya, bahwa LHP atas LKPD Pemkab Pandeglang, pada tahun 2013, di areal tambang Cimanggu tersebut diperkirakan memiliki cadangan emas sebanyak 12.800 kilogram, dengan kapasitas produksi pertahun sebesar 1,7 ton.