Indikasi adanya gerakan yang dilakukan NII di Tangsel ini, di ketahui setelah munculnya pengakuan seorang mahasiswa dari salahsatu kampus di Tangsel yang jadi korban rekrutmen, beberapa tahun lalu.

Abdul Rojak mengatakan, bagi mereka yang di rekrut, ada yang diberi jabatan Bupati, lurah dan jabatan lainnya seperti yang ada dalam struktur kepemerintahan.

"Kalau indikasi-indikasi dan asumsi di Tangsel banyak NII, itu dari dulu. Sudah sering kita dengar, bahkan sudah ada pengakuan mahasiswa di Tangsel yang di rekrut. Ada yang di kasih jabatan bupati, sudah jadi lurah, dan macam-macam," kata Abdul Rojak di konfirmasi wartawan pada Senin, (31/1/2022).

Menurutnya, karena organisasi NII tersebut selalu bergerak di bawah tanah atau sembunyi-sembunyi, maka perlu pengawasan dan deteksi kusus yang tidak sembaranga orang bisa mengawasi pergerakan NII. Harus melibatkan pemerintah, Kementrian Agama, organisasi Islam, kepolisian, badan intelijen, hingga kejaksaan.

"Ini kan sipatnya total. Bukan hanya idiologi, tapi juga aliran sesat. Adanya rencana pendirian negara Islam. Jadi kan ini multi dimensi, penanganannya pun harus melibatkan semua komponen dan institusi pemerintah," ungkapnya.

Disinggung soal pengawasan yang dilakukan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) dalam mengantisipasi gerakan NII di Tangsel, Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kota Serang itu menjelaskan bahwa, mereka (Bakorpakem) tidak bisa bergerak jika tidak di dukung data dan fakta yang ada.

"Bakorpakem ada, itu pun di bawah naungan kasi intel kejaksaan (Kejari Tangsel). Tapi kan mereka ngak bisa bergerak kalau tidak didukung data dan fakta maupun bukti-bukti," terang Rojak.

Rojak kemukakan, yang perlu dilakukan oleh semua institusi pemerintah dalam mencegah paham radikal yang di bawa NII, yakni dengan cara menggali soal berapa banyak masyarakat dan kelompok masyarakat mana saja di Tangsel yang terkena pengaruh NII.

Dari situ, kata Rojak, bisa di kaji dan di matangkan supaya data-datanya lengkap sehingga penindakan dan penanganannya tidak salah sasaran. Abdul Rojak mencontohkan, jika yang di rekrut NII itu mahasiswa, maka bisa di lihat dari kampus mana mahasiswa tersebut berasal. Begitupun ditingkat masyarakat, bisa dilihat dari kelompok mana masyarakat tersebut berasal.

"Jadi harus ada kerja sama antara badan intelijen dan Bakorpakem dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi. Ditingkat masyarakat, bisa dilakukan komunikasi dengan unsur pemerintah setempat. Karena ini untuk antisipasi dini supaya tidak menyebar luas. Pokoknya MUI Tangsel siap memberantas NII," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, NII atau N 11, sebutan lain organisasi tersebut, telah menyasar masyarakat Kota Tangsel. Tentu hal itu harus benar-benar di waspadai mengingat paham NII tidak sesuai dengan Pancasila serta nilai-nilai syariat Islam yang sejati.

Dalam salah satu ceramah yang di sampaikan oleh ulama sekaligus pendiri pondok pesantren Al-hanif, Ahmad Jazuli di Serua, Ciputat, beberapa waktu lalu, ia mengingatkan bahwa paham yang di bawa NII dapat merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta nilai keislaman.

Selain itu, bahaya NII bisa dikatakan gerakan makar serta tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya, karena para pengikut NII menganggap siapa pun yang di luar NII sebagai kafir. Jazuli bersama ulama Tangsel lainnya pun akan terus berjaga-jaga agar pergerakan NII di Kota Tangsel tidak meluas.

“Kami selaku tokoh masyarakat di Tangsel akan mencegah wabah NII ini. Saya mengajak kepada para orang tua untuk menjaga anak-anaknya agar terhindar dari gerakan NII, yang bertentangan degan prinsip NKRI dan berseberangan dengan paham ahlussunah wal jamaah,” pungkasnya. (Dra).