Pasalnya, kebijakan pemindahan empat kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Balai Latihan Kerja (BLK) Kecamatan Serpong, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dianggap dewan tidak rasional.

"Dewan sangat menyayangkan sikap dan perilaku arogan Rano karno yang memaksa empat SKPD Tangsel untuk angkat kaki dari tempat tersebut," kata anggota DPRD Kota Tangsel Drajat Sumarsono, kemarin.

Drajat mengatakan, tindakan pengusiran yang dilakukan Pemprov Banten yang dipimpin Rano Karno terkesan mendadak tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dan komunikasi dengan Pemkot Tangsel. Sebab, kata Drajat, pengusiran yang dilakukan Pemprov Banten justru akan menghambat proses pelayanan di empat SKPD tersebut.

"Seharusnya Rano berkoordinasi dan komunikasi dengan pimpinan wilayah. Kalau langsung dilakukan pengusiran justru akan menghambat proses pelayanan untuk masyarakat,"ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) ini.

Drajat menambahkan, pihak (dewan_red) berencana akan bertemu Walikota Tangsel Airin rachmi Diany untuk meminta penjelasan seputar pengusiran yang dilakukan Pemprov Banten. Tidak hanya itu saja, tambah Drajat, pihaknya juga akan medesak pihak Pemkot untuk membuat surat keberatan perihal pengusiran itu.

"Kita akan minta penjelasan Walikota perihal pengusiran tersebut dan mendesak Walikota buat surat keberatan kepada Pemprov Banten terkait pengusiran itu,"ungkapnya.

Hal senada dikatakan Politisi partai Golkar Sukarya, Sukarya mengatakan, hal itu sangat patut dilakukan oleh Plt Gubernur Banten Rano Karno. "Sikap arogan Rano tidak seharusnya dilakukan karena dikhawatirkan akan berdampak negative nantinya,"katanya.

Sukarya menambahkan, seharusnya Rano harus berkomunikasi dan berkooridasi dengan pihak Pemkot Tangsel perihal pengusiran empat SKPD itu. "Emangnya Tangsel ini punya Rano yang seenaknya lakukan pengusiran. Kita minta SKPD tetap disitu. Apa perlu rakyat Tangsel turun,"tegasnya.