Kepala BKPP Kota Tangsel Firdaus mengatakan belum keluarnya Surat Keputusan (SK) CPNS K2 karena persoalan teknis. Ada beberapa data mereka yang belum lengkap dan kini masih sedang tahapan verifikasi. Firdaus pun kembali menjanjikan, Minggu depan, data nama-nama yang belum lengkap bisa rampung.

"Sekarang sudah 90 persen rampung, tinggal 10 persen lagi data CPNS K 2 yang masih dalam tahapan penyelesaian," katanya, kemarin.

Firdaus mengatakan, batas akhir tahun lalu belum diselesaikan karena pihaknya salah prediksi. Beberapa nama yang datanya belum rampung saat tenggat tidak juga bisa diselesaikan. Ketimbang nanti bermasalah dikemudian hari, ia memilih mengundurkan pengumuman CPNS.

"Saya tak berani kalau ngotak-ngatik data. Mending telat sebentar, yang penting datanya valid semua," imbuhnya.

Pria asli Pamulang ini mengaku tak tahu pasti apa sanksi yang diberikan paska molornya pengumuman SK CPNS K2. Soalnya hingga kini belum ada surat teguran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait molornya penetapan CPNS. Pihaknya hanya fokus bagaimana para honorer bisa segera mendapatkan kepastian. Dari 601 CPNS K2, didominasi tenaga pendidikan dan kesehatan. Sisanya adalah tenaga teknis.

"Kita fokus kepada tenaga pendidikan dan kesehatan karena dua bidang itu dibutuhkan masyarakat," ungkapnya.

Ia menjelaskan, agar data valid, pihaknya melakukan pengecekan pemberkasan dengan memverifikasi ulang data-data CPNS yang lulus K2. Inspektorat Kota Tangsel juga turun ke lapangan mendata keabsahan berkas CPNS K2. Pendataan meliputi pengecekan Surat Keputusan (SK), absensi pegawai, ijasah dan lain sebagainya. Bila data-data pemberkasan lengkap, kata dia, BKPP akan langsung menyerahkan ke Kemenpan-RB.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kota Tangsel Dewi Indah Damayanti berharap Pemkot bisa segera mensahkan CPNS K 2 agar tidak jadi masalah. Menurutnya, persoalan CPNS sensitif dan dampaknya cukup besar, apalagi bila tidak diselesaikan khawatir menimbulkan psikis kurang baik.

"Harus cepat diselesaikan, jangan malah menjadi bola liar dan ujung-ujungnya tidak baik," imbuhnya.

Politisi Partai NasDem ini mengaku akan memonitor mekanisme CPNS tak hanya menyangkut K2, tetapi juga pelaksanaan tes melalui jalur umum. "Kalau tidak dikawal tesnya bisa serampangan. Maka itu kita awasi," katanya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Tangsel Ledy MP Butar-Butar mengaku belum tahu informasi pengumuman K2 mundur lagi. Ia hanya tahu molornya SK K2 tak hanya terjadi di Kota Tangsel tetapi juga di seluruh Indonesia.

"Coba nanti dicek, saya tahunya pengumuman K2 ditunda untuk seluruh wilayah Indonesia. Kalau disini molor lagi, saya belum tahu," kata politisi PDI Perjuangan ini.