Maka secara otomatisasi data wajib pajak pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan diproses balik nama menjadi SPPT PBB dengan data pemilik terbaru. Ini untuk mempermudah pedataan bagi pemulik bangunan dan tanah.

Kepala Bidang PBB dan BPHTB Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kota Tangsel Indri Sari Yuniandri mengatakan peralihan data balik nama ini untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan SPPT PBB. Soalnya, selama ini banyak masyarakat yang komplen ada data SPPT yang dimilikinya bukan atas namanya.

"Kita ingin membuat pelayanan PBB semudah mungkin, dan memberikan pelayanan yang semakin efektif dan efisien kepada Masyarakat," ungkapnya, Selasa (30/9).

Dikatakan, langkah ini diambil agar data SPPT PBB agar semakin akurat sehingga akan memudahkan Petugas untuk menyampaikan SPPT PBB dan wajib pajak memiliki SPPT PBB sesuai dengan data yang seharusnya.

"Kami berharap data ini akan mengurangi masalah SPPT ganda atau nama kepemilikan yang salah," katanya.

Untuk saat ini, kata dia, jumlah perahlian Hak atas tanah dan bangunan Januari-September 2014 terdapat 9.700 dan yang mengajukan proses mutasi atau balik nama SPPT PBB baru 500 wajib pajak. Dengan Otomatisasi Proses Mutasi SPPT PBB saat terjadi peralihan Hak atas tanah dan bangunan secara tidak langsung dapat menaikan penerimaan Pajak PBB-P2.

"Perbandingan 9.700 dengan 500 itu akan menjadi penyebab data tidak akurat," ucapnya.

Menurutnya sistem ini merupakan sistem pertama yang ada di Banten. Proses balik nama akan dilakukan setelah terjadi transasksi pembayaran BPHTB dan tandatangan akta jual beli.

"Sistem peralihan ini, memudahkan wajib pajak PBB, masyarakat tidak perlu lagi datang ke pelayanan PBB untuk mengurus Mutasi dan balik nama SPPT PBB," terangnya.