"Saknsi yang disebut itu, harus benar-benar serius. Jangan hanya sekedar ancaman saja, karena tidak akan efektif," kata Politisi Golkar ini kepada wartawan, Kamis (6/8/2015).

Ramli mengungkapkan sesuai ketentuan memang PNS harus netral dalam Pemilu dan Pilkada, tetapi realitanya selama ini PNS justru selalu terlibat kegiatan politik praktis, terutama pilkada."Jadi banyak pelanggaran yang yang dilakukan oleh PNS," jelasnya.

Ia membeberkan, dalam setiap pelaksanaan pilkada, PNS selalu dijadikan alat bagi kepala daerah untuk melakukan kegiatan politik praktis bagi kepentingan kepala daerah yang bersangkutan. Terlebih, jika kepala daerah itu kembali mencalonkan diri dalam pilkada.

"PNS tidak bisa menolak, karena konsekuensinya akan dikenai sanksi oleh kepala daerah setempat. Misalnya bisa saja PNS itu dicopot dari jabatannya atau dimutasi ke tempat yang jauh. Praktik seperti itu selalu terjadi dalam setiap pelaksanaan Pilkada.

"Untuk itu, saya Badan Pengawas Pemilu benar-benar bisa melakukan pengawasan optimal untuk mewujudkan netralitas PNS," tandasnya.