"Jauh sebelum aturan itu dibuat, kita sudah melakukannya sejak 2011 lalu. Yakni pembatasan pelaksanaan rapat diluar Tangsel. Hal ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi para SKPD," ujar Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, Senin (1/12).

Kalaupun aturan larangan bagi PNS tersebut sudah harus diberlakukan, menurut Benyamin, Pemkot Tangsel siap untuk melaksanakannya. Terbukti, dari pekan lalu pihaknya sudah mengeluarkan edaran secara lisan kepada semua SKPD dan Muspida mengenai aturan tersebut.

"Hal itu bersamaan dengan pemberitahuan mengenai Keputusan Walikota (Kepwal) penyusunan Rencana Kerja Anggran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) 2015," ungkap pria berkacamata yang akrab disapa Ben itu.

Sementara untuk edaran resminya, Ben mengaku bakal mengedarkannya pada pekan ini. Sehingga, aturan baru dari Kemenpan RB ini sudah diketahui dan ditaati oleh seluruh SKPD dan juga Muspidanya.

Termasuk, lanjut Ben, juga pada pelaksanaan rapat koordinasi (Rakor) antara Pemkot dengan DPRD Tangsel. Sebab selama ini, Rakor tersebut selalu dilaksanakan di hotel dan juga di luar kota.

"Sebab selama ini kami keterbatasan kapasitas ruang rapat. Dan lagi rapat yang dilaksanakan juga tak habis dibahas dalam sehari," kata Ben.

Kalaupun sudah diberlakukan, Pemkot Tangsel siap mengikuti aturan yang ada saja. Asalkan, hal tersebut jelas tertuang dalam Peraturan Kementerian (Permen) atau Peraturan Pemerintah (PP).