Anugrah tersebut berdasarkan Hasil evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik melalui pemeringkatan badan publik terbaik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Banten.

Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik Provinsi Banten-Drs. Sumawijaya, M.Si mengatakan setiap badan publik harus membuka akses informasi bagi masyarakat yang memerlukan informasi dengan cepat, tepat dan sederhana, kecuali informasi publik yang dikecualikan untuk dibuka, selain sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan negara yang baik, transparan dan akuntabel.

"Keterbukaan informasi publik dapat meningkatkan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. untuk itu, badan publik harus memperbaiki sistem dokumentasi dan pelayanan informasinya sehingga menghasilkan layanan informasi yang berkualitas", ungkapnya.

Lanjutnya, Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk terus menerus menerapkan pemerintahan yang terbuka dan transparan, salah satu upaya kongkrit yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan kinerja PPID yang merupakan salah satu ujung tombak keterbukaan Pemerintah Provinsi Banten.

Pemeringkatan badan publik ini berdasarkan pembuktian informasi yang berada di website dan hardcopy yang ada di masing-masing badan publik. Melalui kuesioner dan visitasi, dengan harapan terjadi refleksi atas kinerja kelembagaan dan munculnya pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dalam mengelola informasi public, serta dapat menilai kemajuan dan kinerja suatu organisasi sebagai badan publik.

Hasil evaluasi Komisi Informasi Banten yang mendapatkan peringkat pertama badan public terbaik dari SKPD Provinsi Banten adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sedangkan dari Kabupaten/Kota di Provinsi Banten adalah Kota Tangerang Selatan.

Dalam Acara penganugrahan tersebut, Pemkot Kota Tangsel diwakili H. Sukanta Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Tangsel.