Salah satu perwakilan dari masyarakat yakni aktifis dari Sekolah Anti Korupsi (Sakti) Tangerang dan ikatan alumni sekolah tersebut, ikut menanyakan proses pembangunan gedung yang sempat mangkrak itu di gedung ifa, Serpong, kantor dewan yang dikontrak selama tiga tahun tersebut, Senin (8/10/2018).

Belasan aktivis anti korupsi itu, langsung menggelar aksi dengan berorasi, serta memegang poster yang bertulisakan "Gedung DPRD Mangkrak, Dewan Ngontrak". Aksi yang berlangsung kondusif itu pun diwarnai dengan aktsi tetrikal serta pembacaan puisi dari para aktivis.

"Sudah tiga tahun dewan masih ngontrak, sedangkan anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan gedung dewan itu sampai Rp 200 miliar. rakyat Tangsel malu sampai saat ini para wakil rakykatnya masih ngontrak,” ungkap salah satu orator aksi.

Sementara itu koordinator lapangan (Korlap) aksi, Aan mengatakan, dalam aksi tersebut para aktivis menyerahkan beberapa data terkait besaran anggaran yang dikeluarkan tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakan dalam pembangunan gedung dewan.

Tidak hanya itu saja, para aktivis itu pun memberikan tuntutan kepada para wakil rakyat terkait pembangunan gedung dewan, yaitu mendesak pimpinan DPRD Tangsel untuk menolak dianggarkannya kembali penyelesaian gedung DPRD Kota Tangsel pada APBD 2019.

Selain itu, meminta kepada DPRD Kota Tangsel untuk mengeluarkan rekomendasi, agar mengevaluasi pejabat dinas terkait yang dinilai tidak bisa menjalankan tugasnya.

"Kami juga menghimbau kepada masyarakat agr tidak memilih lagi anggota DPRD Kota Tangsel, yang saat ini menjabat, jika dalam kinerjanya tidak ada bukti konkret,” tegas Aan.

Aan juga mengatakan, bahwa para aktivis dari sekolah anti korupsi,  akan melaporkan semua data dan kajiannya terkait mangkraknya gedung dewan ke pihak penegak hukum.

"Kami menilai adanya dugaan korupsi di sini, sehingga akan kami laporkan,” terang Aan.

Para aktifis anti korupsi itupun, langsung diterima Ketua DPRD Kota Tangsel Moch Ramlie, dan Wakil Ketuanya, M Taufik MA. Didepan para aktifis, Ramlie tegaskan bahwa DPRD Kota Tangsel, sebenarnya sudah sangat ingin menempati gedung baru tersetbu.

"Segala upaya pengawasan sudah kami lakukan agar tahun ini benar-benar selesai dan bisa ditempati. Karena kami juga sudah bosan mengontrak terus seperti ini. Dan aspirasi dari teman-teman aktivis ini tentunya masukan yang sangat bagus bagi kami, untuk terus menjalankan fungsi kontrol kami,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu juga tegaskan bahwa DPRD Kota Tangsel sepakat tidak lagi menganggarkan pembangunan gedung dewan pada APBD 2019 mendatang.

"Untuk APBD 2019 kami juga tidak akan mengangarkan lagi, itu sudah jelas komitmen kami,” beber Ramlie.

Kepala Bidang Bangunan dan Perkantoran pada Dinas Bangunan dan Penataan Ruang (DBPR) Kota Tangsel, Hendri Sumawijaya, mengatakan, saat ini progres pembangunan gedung dewan sedang dalam proses finishing.

“Awal Desember nanti seluruhnya sudah selesai, kami dapat pastikan itu semua. Dan Paripurna HUT Tangsel nanti sudah bisa dipakai untuk Paripurna Istimewa,” ujarnya.

Hendri juga membantah soal besaran anggaran 200 miliar lebih yang disampaikan para aktifis untuk pembangunan gedung DPRD. Dari data yang ia sampaikan, yang terealisasi saat ini hanya Rp 146 miliar.

"Kita tidak tahu itu data dari mana, tapi data dan fakta yang ada itu, anggaran yang terealisasi sebesar Rp 146 miliar. dan akhir tahun ini semuanya selesai,” tandasnya.