detaktangsel.com JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu lembaga negara yang berkomitmen untuk melakukan percepatan reformasi birokrasi melalui transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional. Dalam mempercepat pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, KPK telah mengajukan usulan pembentukan jabatan fungsional baru di lingkungan KPK ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) selaku instansi yang diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan penyederhanaan birokrasi.

Detaktangsel.com TANGSEL - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membekali 50 anggota DPRD Kota Tangerang Selatan tentang upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan tema "Tunas Integritas Pimpinan dan Anggota DPRD" di hotel Grand Aquila, Bandung, Senin 6-8 November 2017.

detaktangsel.com Ciputat - Selain memeriksa dokumentasi di kantor Layanan Pengadaan Elektronik (LPSE), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melayangkan surat pemanggilan pemeriksaan terkait proyek pembangunan gedung Puspemkot Tangsel di tahun anggaran 2013-2014.

detaktangsel.com Ciputat - Komisi Pemberantasan Komisi (KPK) menyambangi Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangsel pada Selasa, (8/8/2017). Kedatangan empat penyidik lembaga anti rasuah ini dikabarkan untuk mengumpulkan dokumen soal proyek pembangunan Gedung I Puspemkot di tahun 2013-2014.  

detaktangsel.com SERPONG-Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) Muhammad Ibnu Novit Neang mengatakan, pada prinsipnya laporan dari Aliansi LSM Tangerang Raya sudah tepat agar tidak hanya menjadi opini yang menyesatkan di publik Kota Tangsel.

detaktangsel.com SERPONG-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengarap laporan Aliansi LSM Tangerang Raya terkait pembangunan pusat pemerintahan kota Tangerang Selatan (Tangsel) 2013-2014.

detaktangsel.com SETU-Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) menilai pimpinan maupun anggota DPRD Kota Tangsel tidak mendukung adanya pemberantasan korupsi. Soalnya, dari hasil temuan TRUTH diketahui dari 50 anggota belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN).

detaktangsel.com SERPONG-Puluhan Anggota DPRD Kota Tangsel diketahui belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN). Hal ini menunjukkan rendah kesadaran wakil rakyat terhadap pemberantasan korupsi.

detaktangsel.comCIPUTAT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyaksikan penyerahan User ID e-Reses DPRD Kota Tangsel. Ini untuk  menindaklanjuti komitmen pemberantasan korupsi terintegrasi Gubernur dan Bupati/Walikota se-Provinsi Banten pada 12 April 2016.

detaktangsel.com PONDOK AREN-Kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Banten tergolong cukup tinggi. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pendampingan khusus di Provinsi paling barat pulau Jawa tersebut.