Bahkan, sejumlah mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO-Bogor terpaksa diamankan petugas karena mencoba kembali berunjukrasa di Istana Bogor setelah sebelumnya melakukan aksi yang sama di depan kantor Kejaksaan Negeri Bogor dan Tugu Kujang.

Dalam aksi unjuk rasa itu, massa HMI menuntut para pelaku koruptor dihukum gantung di Tugu Kujang. Selain menuntut penuntasan kasus di Kota Bogor, mereka juga menuntut penuntasan kasus korupsi Hambalang, Century, impor daging sapi, dan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Bogor Kota Beriman, seharusnya menjadi cambuk bagi pemerintah Kota Bogor untuk mewujudkan kota yang jauh dari para koruptor,” ujar salah seorang orator HMI Mulyana.

Terdapat fakta penyimpangan dan adanya indikasi korupsi pada setiap proyek pembangunan sarana dan prasarana di Kota Bogor. Maraknya pembangunan ilegal, proyek siluman, mafia pajak, serta mafia perizinan, menjadi momok di Kota Bogor ini. “Tapi anehnya tidak ada satupun yang ditindak,” kata dia.

Di tempat terpisah, sejumlah aktifis mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bogor, terlibat bentrok dengan aparat kepolisian di depan Pangrango Plaza. Bentrokan terjadi saat aparat kepolisian membubarkan paksa para pendemo karena memblokir akses jalan menuju Istana Bogor.       

Dalam orasinya, mereka juga menuntut pelaku korupsi dihukum seberat-beratnya, karena koruptor merupakan kejahatan yang luar biasa sebab menyebabkan masyarakat semakin menderita. “Sudah ada Satgas, sudah ada undang-undang, bahkan pemerintah pun sudah menandatangani ratifikasi dan startegi nasional pemberantasan korupsi, tapi semuanya tidak berjalan maksimal,” terang Dayat Hidayat Ketua PMII Kota Bogor.

Puluhan aktifis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Bogor juga menggelar aksi serupa, di Tugu Kujang setelah itu bergeser ke gedung DPRD Kota Bogor. Mereka sempat memaksa beberapa mobil plat merah agar meninggalkan halaman Gedung DPRD Kota Bogor dan memaksa melakukan hearing dengan para kepala SKPD.

Ketua Umum GMNI, Desta Ardiyanto menegaskan, alasan kelompoknya memilih DPRD, selain Tugu Kujang yang dianggap sebagai simbol Kota Bogor. karena disanalah terkonsentrasinya para wakil rakyat yang harusnya menjadi penampung aspirasi masyarakat Kota Bogor.

“Digedung inilah tempatnya biang KKN. Peluang terealisasinya tindak korupsi yang masuk ke ranah yudikatif dan eksekutif, semuanya ada peranan intervensi kelompok legislatif,” kata Desta.

Sementara itu, Kapolda Jawa Barat (Jabar) Brigjen Pol Mochammad Iriawan mengatakan, hari anti korupsi merupakan barometer jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengungkapan kasus korupsi karena sudah banyak merugikan negara. Untuk itu, pihaknya terus melakukan upaya peningkatan kinerja dalam menjalankan aktivitas.

“Jika di jajaran kepolisian sendiri terbukti melakukan korupsi maka akan kami tindak tegas,” katanya.

Selain itu, iya mengatakan, pihaknya tidak akan tembang pilih dalam mengungkap kasus korupsi agar tidak menjadi budaya di masyarakat maupun di kalangan birokrat. “Polda Jabar mendapatkan peringkat pertama dalam pengungkapan korupsi. Untuk itu diharapkan masyarakat mendukung penuh kinerja kepolisian dalam mengungkap kasus korupsi,” pungkasnya. (rul)