Respons dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M. Cholil Nafis, menambah dimensi baru pada perdebatan tentang legitimasi pernikahan beda agama di Indonesia.

Menurut KH M. Cholil Nafis, menurut ajaran Islam, pernikahan beda agama dianggap tidak sah. Dia menjelaskan bahwa pemerintah hanya melakukan pencatatan nikah, bukan mengesahkan akad nikahnya. Dalam pandangan Islam, perkawinan beda agama dianggap setara dengan perbuatan zina.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, bagi pasangan beda agama, undang-undang ini meminta salah satu pasangan untuk berpindah agama dan meminta izin khusus dari Menteri Agama.

Rencana pernikahan Mahalini dan Rizky Febian menciptakan tantangan besar bagi keduanya, baik secara pribadi maupun dalam konteks hukum dan agama. Mereka harus mempertimbangkan komitmen agama dan nilai-nilai pribadi mereka, sambil juga menghadapi tekanan dan kritik dari masyarakat dan lembaga keagamaan.

Kasus ini juga menimbulkan refleksi tentang pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap keanekaragaman agama dan budaya di Indonesia. Perdebatan tentang legitimasi pernikahan beda agama mencerminkan kompleksitas hubungan antara agama, budaya, dan hukum dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia.

Perlu adanya dialog antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil untuk menemukan solusi yang menghormati hak-hak individu sambil juga memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kultural bangsa.

Rencana pernikahan Mahalini dan Rizky Febian menjadi isu yang kompleks dan sensitif, yang menyoroti tantangan dan pertentangan antara cinta dan agama di Indonesia.