Ditahannya Gubernur Banten Ratu Atut Qhosiyah di Rutan Pondok Bambu, Anggota DPRD Kota Tangerang beserta SKPD lainnya banyak yang mengeluh. Pasalnya, dengan penahanan Gubernur Banten nasib warga Banten terkatung – katung.

Seperti dikatakan oleh anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang Beni saat ditanya oleh journalist www.detaktangsel.com. Ia mengatakan jalannya Kepemerintahan sejak penahanan Ratu Atut Qhosiyah sangat berpengaruh terhadap Seluruh SKPD yang ada, khususnya di Kota Tangerang. Contohnya, Apalagi sekarang musim banjir. Banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan terutama bantuan dari Pemerintah Kota Tangerang (Pemkot), dengan adanya Banjir yang melanda sejumlah wilayah seharusnya Pemkot mengeluarkan anggaran untuk bantuan korban bencana. Karena, Gubernurnya masih ditahan maka Pemkot tidak berani mengeluarkan anggaran untuk banjir maupun untuk anggaran lainnya, ujar Beni via seluler.

Beni menambahkan, Seharusnya Pemkot inisiatif untuk konsultasi Kemendagri terkait jalannya Kepemerintahan yang ada di Kota Tangerang guna untuk mendapat kejelasannya. Apabila sudah mendapatkan hasil keterangan dari Kemendagri, Apapun hasilnya disosialisasikan tuh ke Masayarakat melalui media cetak maupun elektronik dan yang lainnya, katanya.

Berbeda halnya, dengan anggota Komisi III DPRD Kota Tangerang H. Mahdji mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) sudah konsultasi Kemendagri. Alhasil, harus ada pelimpahan terlebih dahulu kewenangan dari Gubernur, tungkasnya.

Ditanya terkait Rano Karno menjadi Gubernur pengganti Ratu Atut Qhosiyah, DPRD Kota Tangerang mengatakan lebih cepat lebih bagus, karena agar tidak terkatung – katung nasib Banten ini, ujarnya. (ayu)