Namun faktanya, hingga memasuki bulan ini kegiatan yang dilakukan hanyalah pembongkaran bangunan dan pelebaran satu sisi di persimpangan jalan Viktor. Sementara itu, pembangunan di tempat lainnya tidak ada, bahkan pekerjaan masih menyisakan banyak masalah, seperti pembebasan lahan dan kelanjutan sebahagian kecil pekerjaan yang sudah dilaksanakan.

Kondisi tersebut pada akhirnya seakan-akan Dinas Bina Marga Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Tangsel tidak berbuat apa-apa terhadap banyaknya keluhan dari masyarakat atas kondisi jalan yang rusak dang menghambat arus lau lintas yang padat di Tangsel.

Dalam dokemen dan data yang dikeluarkan oleh DBMSDA Kota Tangsel, jelas disebutkan bahwa program DBMSDA adalah pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase dan gorong-gorong; Pembangunan dan pemeliharaan bangunan air ; dan Pengendalian banjir. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh pelaksana tugas Humas DBMSDA Kota Tangsel, Imanudin bahwa Dnasnya tidak mengalokasikan anggaran terhadap pembangunan dan pemmeliharaan jalan provinsi.

“Tidak ada alokasi anggaran bagi jalan provinsi, meskipun hanya untuk biaya perawatan jalan,” ungkap Iman, saat diminta penjelasannya, pada Jumat (30/8) di ruang kerjanya.

Memprihatinkan memang, data hingga tahun 2012 menyatakan status dan kondisi jalan di Kota Tangsel terdiri dari Jalan Kota dan Jalan Strategis Kota. Pada 171 ruas Jalan Kota sepanjang 227,14 kilometer (227,14km) dan 250 ruas Jalan Strategis Kota sepanjang 178,53 kilometer (178,53km), kondisinya 31,41km rusak berat, 28,12km rusak ringan, dan 346,14km dinyatakan dalam kondisi baik.

Pada tahun 2013, terhadap Jalan Kota, pemkot Tangsel sudah dan sedang melaksanakan banyak kegiatan peningkatan jalan, termasuk terhadap peningkatan jalan yang berstatus Jalan Rencana Strategis Nasional berdasarkan kesepakatan banyak pihak.

Menanggap kondisi tersebut, anggota Komisi IV DPRD Kota Tangsel, Bambang Triyadi, seusai Rapat Paripurna beberapa hari lalu menyampaikan bahwa dinamika yang terjadi di masyarakat adalah tuntutan adanya infrastruktur jalan dan jembatan yang baik dan tidak mengggangu arus lalu-lintas pengguna jalan. Bambang mengusulkan perlunya segera disusun rencana pembahasan untuk membangun kesepakatan antara pemkot Tangsel dengan pemerintah pusat/provinsi.

“Yang mungkin dapat dilakukan secepatnya adalah membuat kesepakatan DBMSDA Kota Tangsel dengan pihak-pihak terkait termasuk DBMTR Provinsi Banten, sehingga tuntutan masyarakat mendapat solusi yang baik dan benar,” papar politikus senior dari Partai Demokrat.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protikol Sekretariat Daerah Kota tangsel, Dedi Rafidi menginformasikan bahwa hari ini (kemarin, Senin, 2/9) pihak pemkot Tangsel yang dipimpin Asisten Daerah Bidang Administrasi Umum, H. Nur Slamet sedang membahas persoalan jalan dengan pihak-pihak terkait. Namun demikian belum ada penjelasan detail tentang hal itu dari Asda III.

(Zal)