Masalah tersebut terungkap ketika DPRD Kota Tangerang Selatan menambahkan anggaran untuk Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Tangsel tahun anggaran 2015 sebesar Rp19 miliar yang diperuntukkan pembayaran dan pemasangan penerangan jalan umum serta lahan cipeucang.

Anggota DPRD Kota Tangsel Aguslan Busyro mengatakan, bahwa anggaran tambahan untuk Dinas DKPP sebesar Rp 19 miliar itu untuk pembayaran tunggakan listrik PJU dan pemasangan PJU dan Rp1 miliar untuk sistem pengelolaan cipeucang.

"Kalau gak salah untuk pembayaran tunggakan listrik PJU serta pemasangan JPU dan system pengelolaan cipeucang," kata Aguslan.

Terkait adanya tunggakan listrik PJU DKPP kepada pihak PLN, Aguslan sampai saat ini merasa kebingung terhadap tunggakan listrik pemkot melalui DKPP kepada PLN. Padahal, kata Aguslan, tahun 2014 saja tunggakan listrik mencapai 6,5 miliar.

Lebih lanjut Aguslan mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait beban tunggakan listrik yang dikelola DKPP Tangsel

"Saya juga bingung, kok bisa terjadi seperti ini. Kita akan panggil saat Rapat koordiansi (rakor) dewan dengan SKPD untuk mempertanyakan besarnya tunggakan listrik." ucap politisi Hanura.

Sebaliknya, Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan, Moch Ramlie mengatakan, keberadaan PJU sangat penting, apalagi saat musim hujan. Banyak PJU mudah mati dan rusak. Alasannya, banyak titik PJU yang mestinya dipasang agar kota ini lebih terang benderang pada malam hari.

"Ya kita tambahan sekitar Rp 19 miliar untuk pemasangan PJU dan lahan ciepucang," kata Ketua DPRD Kota Tangsel Moch Ramlie, kemarin.

Oleh Karena itu, kata Ramlie, dibutuhkan perhatian serius oleh DKPP yang menangani PJU.

"Inilah yang perlu diperhatikan serius oleh pemkot. Karena dewan menganggap keberadaan PJU sangat dibutuhkan dan masih banyak di titik-titik di jalan kota yang perlu dipasang," ujarnya.

Ramlie tidak secara gamblang menjelaskan tambahan anggaran untuk DKPP tahun ini terkait masalah tunggakan pembayaran listrik PJU.