detaktangsel.com, TANGSEL - Ketua Umum (Ketum) Karang Taruna (Katar) Provinsi Banten, Andika Hazrumy memberikan arahannya pada jajarannya terkait kasus adanya pungutan liar (Pungli) di Tangerang Selatan yang mengatasnamakan Katar.

detaktangsel.com, TANGSEL - Pihak Karang Taruna (Katar) Pisangan melakukan klarifikasi ke sejumlah warung atau tempat usaha yang dimintai pungutan liar (Pungli) oleh Katar gadungan.

detaktangsel.com, TANGSEL - Pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Ciputat Timur mengaku akan menindaklanjuti kasus pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh dua orang Karang Taruna (Katar) gadungan di Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

detaktangsel.com Pamulang-Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan Tangerang (KMPPT) yang terdiri dari Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH), Korps-HMI Wati Komisariat Pamulang, Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (GEMA AKSI), Komunitas Peduli Bangsaku dan Ikatan Alumni Sekolah Antikorupsi Tangerang menemukan hasil pelaksanaan PPDB di Kota Tangsel amburadul.

detaktangsel.com SERPONG-Pengelolaan parkir sepeda motor di Samsat BSD, Serpong, Kota Tangsel dikategorikan pungutan liar (pungli). Soalnya, lahan parkir sepeda motor yang dikelola CV Cahaya Cipta Abadi belum mengantongi izin.

detaktangsel.com SERPONG--DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mensinyalir pungutan liar (Pungli) disejumlah kantor pelayanan publik dikota hasil pemekaran ini ditengarai sudah berlangsung cukup lama. Hal ini lantaran dewan setempat kerap mendapat laporan mengenai adanya pungutan tersebut.

detaktangsel.comKota TANGERANG-Maraknya pungutan liar yang terjadi Pemkot Tangerang melakukan sosialiasi Satuan tugas sapu bersih (saber) pungutan liar (pungli) di gedung Puspem ruang Akhlakul Karimah pada Selasa (31/1/2017).

detaktangsel.com SERPONG-Menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemberantasan pungutan liar (pungli) di lingkungan instansi pemerintah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2016 berupa seruan untuk memberantas praktek yang telah meresahkan masyarakat ini.

detaktangsel.com SERPONG – Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Tangsel menerapkan sistem pengawasan melekat (waskat) untuk mengantisipasi praktik pungutan liar (Pungli).

detaktangsel.com TIGARAKSA - Lemahnya pengawasan mengakibatkan maraknya praktik pungutan liar (Pungli) parkir di Kabupaten Tangerang. Padahal, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli.

Namun, aturan ini tidak berlaku di Pemkab Tangerang. Soalnya, masih banyak praktek pungli parkir.

Salah satunya pengelolaan parkir yang belum berizin di kawasan Telaga Bestari dan pengelolaan parkir di Rumah sakit Mulya Insani. Selain Cikupa, beberapa pengelolaan parkir lainnya yang tersebar di pusat bisnis dan perbelanjaan di Kecamatan Kelapa dua.

"Ini jelas pungli, setiap pungutan yang tidak berdasar kepada masyarakat itu bisa dikategorikan pungli," kata Pemerhati Kebijakan Publik Rasid Hidayat, Selasa (1/11/2016).

Menurut Rasid, seharusnya Satpol PP dan BPMPTSP mendata titik- titik parkir yang belum mengantongi izin. "Proses harus tetap jalan, dengan memberikan peringatan ke satu sampai ke tiga. jika membandel tentunya sebagai penegak Perda berwenangan untuk menyegel," ujarnya.

Rasid menambahkan jika dibiarkan potensi penerimaan pajak parkir secara otomatis akan hilang. "Jelas akan merugikan potensi penerimaan pajak daerah, dan menguntungkan pihak tertentu saja," tandasnya.

Kabid Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Tangerang Rudi Hartono membenarkan jika masih didapati parkir liar di Kabupaten Tangerang. Padahal, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah dengan memberikan teguran kepada pengelola parkir yang tidak mengurus izinnya. "Salah satunya adalah pengelola parkir di area Telaga Bestari, dan RS Mulya Insani Cikupa, kami sudah melayangkan surat untuk segera mengurus perizinannya," katanya.