Namun di tingkat Kecamatan, pencapaian tertinggi sementara diraih oleh Pemerintahan Kecamatan Serpong, mencapai hampir 70%.

Benang merah keberhasilan Kecamatan Serpong dalam merealisasikan berbagai program/kegiatan menurut Camat Serpong Durahman, dikarenakan semua jajaran di lingkungan pemerintahan Kecamatan hingga ke tingkat Kelurahan senantiasa bekerja keras, kerja cerdas, kerja jelas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas.

"Kita bekerja harus Ikhlas, Sabar, dan Istiqomah," ungkapnya saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (25/9)

Rahasia sukses pencapaian kinerja Kec Serpong menurut Camat Serpong adalah dalam bekerja selalu menghindari 'penyakit kulit'. Misalnya, Kudis = Kurang Disiplin, Kurap = Kuang Rapih, Kutil = Kurang Teliti.

"Diperkirakan pada akhir September nanti pencapaiannya pelaksanaan program/kegiatan di Kecamatan Serpong mencapai 70 persen," ungkap Durahman.

Dengan sisa waktu yang ada, Camat Serpong juga optimis program/kegiatan di wilayahnya dapat terserap optimal.

Meskipun demikian, sebagaimana dijelaskan Durahman, karena pelaksanaan Musrenbang 2014 tingkat Kelurahan yang dilaksanakan sebelum ketok palu anggaran oleh DPRD, makanya tidak dapat dilaksanakan.

"Disiplin kerja dimulai dengan datang tepat waktu, bekerja cepat namun bukan kerja terburu-buru, tidak menunda pekerjaan, dan selama bekerja dipantau (controlling) progress-nya sehingga pemanfaatan waktu kerja menjadi optimal.

"Kerjasama Camat dan Sekretaris Camat sangat solid. Bila ada hal mendesak, maka langsung disikapi sehingga tidak ada hal yang tertunda.

"Camat dan Sekcam datang tepat waktu, daan pulang belakangan hingga pukul 19.00 WIB," imbuhnya

Lebih lanjut dipaparkan, bila pihak camat dan Sekcam dalam tugas luar maka, pendelegasian sesuai bidang tugas masing-masing. Sedangkan hal yang terkait dengan keuangan, maka fungsi Pengguna Anggaran (PA) ada pada otoritas Camat.

"Soal belanja langsung, lebih cepat lebih baik. Misal, tunjangan pokok penghasilan (TPP) bisa dilaksanakan tanggal 10 setiap bulan.

"Silpa yang mungkin terjadi karena efisiensi, kontrak yang belum selesai, pembelian bahan bakar, dan pengendalian Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)