Hal tersebut terungkap saat Forum Diskusi Publik dan Media di salahsatu Rumah Makan di Serpong. Pada diskusi ini menghadirkan narasumber Pengamat Tata kota, Yayat Supriatna, Kepala Bappeda Kota Tangerang, Yayang Sopyan, Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang Heri Heryanto, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangsel Aji Awan, Kepala Bidang Prasarana, Sarana Kota dan Lingkungan Hidup (PSKLH) Bappeda Pemprov DKI Jakarta Nursam Daud. Jumat (24/1).   Kepala Bidang PSKLH Pemprov DKI Jakarta Nursam Daud mengatakan Pemprov Dki Jakarta tetap bakal melaksanakan rencana pembangunan sodetan sungai Cil-Cis untuk mengurangi banjir di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Namun, sebelum rencana tersebut direalisasikan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melakukan rehabiltasi dan normalisasi sungai cisadane.
"Untuk pemeliharaan dan normalisasi sungai merupakan kewenangan pusat. Jadi dibutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat," ungkapnya.  Dikatakan, sodetan terhadap dua sungai besar tersebut hanya mengurangi debit air di sungai ciliwung pada saat musim hujan ataupun sungai meluap.
"Jadi, bukan memindahkan banjir. Itu salah persepsi. Kami hanya mengurangi debit air dari sungai ciliwung ke sungai cisadane," katanya.
Pembangunan, sodetan tersebut, kata dia, akan dibangun desa Karang Mulya, katulampa, Kabupaten Bogor.
"Dilokasi tersebut jarak terdekat ciliwung-cisadane. Memang dibutuhkan integritas antar wilayah untuk merealisasikan sodetan ini," ucapnya.
Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang Hary Heryanto menegaskan tidak setuju dengan dibangunnya sodetan sungai tersebut. Pasalnya, saat sungai Cisadane meluap wilayah hilir tergenang air.
"Tiga hari lalu, luapan air sungai Cisadane menggenangi 43 desa di Kabupaten Tangerang," ujarnya. Jika aliran sungai Ciliwung disodet ke Cisadane, sambung Hery dipastikan bakal memperparah banjir di wilayah yang dipimpin Bupati Ahmed Zaki Iskandar tersebut.
  "Kita realistis saja. Cisadane meluap saja sudah kebanjiran. Apalagi ditambah air dari Ciliwung," ujarnya.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Bina Marga dan sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Tangsel Aji Awan menuturkan luapan air Cisadane beberapa hari lalu juga menggenangi pemukiman di kecamatan Serpong dan Setu.
"Lebih baik dikaji lebih dalam mengenai rencana sodetan Cil-Cis itu. Jangan sampai wilayah Tangerang jadi korbannya," terangnya.
Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Jakarta, Yayat Supriatna mengatakan banjir sodetan Cil-Cis bukan solusi untuk mengatasi banjir. Lantaran, pembangunan sodetan tidak menjamin wilayah Jakarta dan sekitarnya bebas banjir.      
"Kalau mau normalisasi sungai dan bersihkan bangunan dari bantaran sungai," katanya. Selain itu, curah hujan yang tinggi, Yayat menilai bahwa wilayah serapan air di hulu di wilayah Bogor sudah kritis. Karena maraknya pembangunan pemukiman seperti villa.
"Diperparah di wilayah hilir daerah resapan air sudah banyak dibangun perumahan-rumahan. Penataan kota dan normalisasi yang harus diperhatikan " terangnya.
Mantan Walikota Tangerang Wahidin Halim menegaskan pemerintah pusat harus bertanggung jawab atas banjir yang terjadi selama ini. Karena meluapnya suangai atau kali yang melintasi Tangerang merupakan kewenangan pemerintah pusat.
"Pemerintah pusat bertanggung jawab atas banjir di Tangerang maupun di Jakarta," ucapnya.
Menurutnya, tidak ada keberpihakan pemerintah pusat dalam merawat sungai dan kali. Rencana sodetan Cil-Cis sudah lama diwacanakan dan Tangerang menolak keras proyek sodetan tersebut.
"Tahun 2000 pernah ada kesepakatan normalisasi sungai. Tetapi, tidak ada kelanjutannya.  Nah, untuk rencana sodetan Cicis kami minta dikaji juga," katanya.
Rencana dulu, sambung pria yang dipanggil WH itu, pemerintah pusat berencana membangun waduk di wilayah Serpong. Untuk menampung air sungai Cisadane yang meluap. Namun, hingga kini tidak ada realisasinya.
"Harusnya juga merevitalisasi hilir di wilayah Sepatan dan Teluk Naga selebar 50 meter disisi kanan maupun kiri," ujarnya.
Kata dia, pada saat itu pelebaran sungai diwilayah hilir sudah dilakukan pembebasan lahan. Karena di wilayah hilir juga ada pedangkalan."Banyak juga bantaran kali diperjualbelikan dan disewakan oleh oknum petugas pengairan," Ujarnya.