Kajari: Kepala SKPD Harus Aktif Cek Proyek di Lapangan
detaktangsel.com SERPONG- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tigaraksa Tangerang, Firdaus menyatakan kepala dinas yang tidak aktif turun ke lapangan rawan akan penyelewengan. Meski demikian, agar kepala SKPD ini tidak takut untuk menggunakan APBD.
Hal ini diketahui saat sosisalisasi Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di aula KP2TS, Ciputat. Senin, (18/1). "Kita siap untuk pendampingan apabila diminta Pemkot Tangsel," ungkap Kajari Tigaraksa Firdaus.
Menurutnya TP4D ini dibentuk agar pemerintah adaerah tidak takut menggunakan anggaran sehingga bisa penyerapan APBD sesuai prosedur. TP4D ini untuk mengawal dari perencanaan, pelelangan, dan pengerjaan. "Selama ini, pemerintah daerah takut menggunakan anggaran. Karena takut ditangkap polisi dan kejaksaan ," ujarnya.
Kata dia, kunci penggunaan anggaran ada di tangan kepala dinas. Selama ini banyak kepala dinas yang tidak bertanggungjawab menggunakan anggaran. Untuk itu, keaktifan kepala dinas diperlukan. Misalnya langsung mengawasi dan mengawal pembangunan atau proyek yang dilakukan, benar atau tidak.
Selama ini, sambung Firdaus, kepala dinas masih lalai. Hanya mendapatkan laporan dari bawahan atau wait and see. Padahal kenyataan dilapangan proyek berjalan 80 persen tetapi sudah dicairkan 100 persen berdasarkan laporan anak buahnya. "Karena tidak aktif mengawas. Akhirnya kepala dinas terjerat kasus. Sehingga merugikan negara," ucapnya.
Firdaus menambahkan adanya TP4D ini membantu mengawal penggunaan anggaran. "Kedepan kita akan melihat, kepala dinas atau kontraktor yang mempunyai niat jahat sehingga merugikan negara," ucapnya.
Selain itu, untuk Kota Tangsel, pihaknya sudah mendapatkan sejumlah laporan terkait pengerjaan proyek yang tidak selesai. Namun sayangnya Firdaus enggan menyebutkan proyek apa saja yang bermasalah. "Masih kita dalami, ada satu atau dua laporan," tegasnya.
Sementara, Wakil Walikota, Benyamin Davnie mengatakan kedatangan Kajari Tigaraksa untuk mensosialisasikan TP4D sekaligus menghilangkan ketakutan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). "SKPD diharapkan jangan takut menggunakan anggaran, sehingga anggaran bisa terserap. Sekaligus bekerja sesuai aturan," singkatnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Warman Syanudin mengatakan pihaknya yang banyak berurusan dengan pengurus koperasi, telah mendorong supaya koperasi berbadan hukum. "Makanya, kita undang pada Desember terkait laporan administratifnya," pungkasnya.
