Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, Moh Saleh Asnawi mengungkapkan, kejadian tersebut seharusnya tidak perlu terjadi jika pegawai yang bertugas didinas BPBD itu membicarakan permasalahan yang ada dengan internal dilingkup Pemkot Tangsel.

"Kan bisa dibicarakan dengan walikota atau kepada sekda. Sekda inikan atasan dia, bicara apa adanya. Jangan sampai keluar, cukup kalangan internal saja," katanya ditemui dikantornya, lantai lll Gedung IFA kawasan Serpong, Senin (13/3).

Menurut dia, pernyataan yang disampaikan pejabat BPBD tersebut dan diunggah di Youtube itu, belum tentu benar lantaran membawa-bawa nama pemerintah kota. Padahal, dalam pemerintahan yang ada, selain eksekutif didalamnya juga terdapat legislatif. Meski begitu, Saleh mengaku belum bisa mengambil sikap terkait kejadian tersebut. Sebab, hal itu terjadi diranah eksekutif.

"Kalau dewan untuk saat ini tidak bisa mengambil sikap, tapi kita sangat menyesalkan kejadian ini. Kita tidak bisa masuk keinternal eksekutif, kita sangat menyangkan sekali hal ini bisa terjadi," ungkapnya.

Saleh bilang, agar hal ini kedepannya tidak terulang lagi, Pemerintah dalam merekrut pejabat yang akan menempati posisi tertentu terlebih dahulu harus mensosialisasikan metode yang tepat untuk dipakai dalam rangka perekrutan tersebut. Sosialisasi ini, lanjut dia, dilakukan agar mereka memahami betul sehingga jika pegawai yang tidak terpilih atau masuk nominasi, maka pegawai tersebut tidak merasa kecewa.

"Intinya harus introspeksi diri sendiri. Kembali kediri sendiri, kenapa bisa tidak terpilih. Jadi, dengan permasalahan seperti ini, mekanismenya harus disosialisasikan lagi," bebernya.

Saleh juga bilang, akibat kejadian tersebut semua pejabat di Kota Tangsel menjadi korban. Karena, kata Saleh, pada video tersebut pejabat yang ditunjuk sekarang ini tidak sesuai. Ungkapan tersebut, dinilai akan mengganggu kinerja pegawai lantaran tidak fokus pada pekerjaannya.

"Inikan namanya pitnah, jika pernyataannya tidak sesuai bisa masuk keranah hukum," ujarnya.