Dalam penjelasannya Sekjen Kemhan mengatakan, bahwa sistem pertahanan negara bersifat semesta, yang menurut Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020-2024 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Salah satunya melalui implementasi konsep pertahanan pulau-pulau besar.

“Pembangunan postur pertahanan negara diarahkan pada tercapainya penyelarasan antara pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dalam kerangka Sishankamrata yang bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan, dengan mengedepankan penguatan pertahanan negara di pulau-pulau strategis yang menjadi prioritas program pembangunan nasional,” tegas Sekjen Kemhan.

Sekjen Kemhan menambahkan, sesuai Rencana Jangka Panjang Pembangunan Sistem Pertahanan Negara 2020-2024 mengenai gelar TNI AD, wilayah pertahanan darat dibagi menjadi 5 kompartemen strategis matra darat yaitu, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi-Maluku, Jawa-Bali Nusa Tenggara, dan Papua. Kekuatan TNI yang tergelar harus mampu melaksanakan operasi secara mandiri di wilayah kompartemennya.

“Karena itulah dibutuhkan penambahan jumlah Kodam sesuai jumlah provinsi dan Kodim di sejumlah Kabupaten/Kota sesuai sasaran kebijakan pembangunan kekuatan pokok TNI Tahun 2020-2024. Sasaran tersebut yaitu terwujudnya wilayah pertahanan yang bertumpu pada pertahanan pulau-pulau besar secara mandiri sesuai kompartemen strategis dan Kawasan Strategis Nasional (KSN),” jelas Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto.

Selanjutnya, validasi organisasi TNI AD akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai skala prioritas untuk mendukung tugas pokok, melalui pembangunan Kodam di tiap provinsi dan Kodim di tiap Kabupaten/Kota, Batalyon Kesehatan, Batalyon Nubika, dan satuan-satuan produksi. (Biro Humas Setjen Kemhan)