102 Orang Peserta Uji Ketangguhan di SKB Kesamaptaan Kemenkumham Banten
detaktangsel.com Serang - Sebanyak 102 orang peserta yang lolos tiga kali formasi pada seleksi kompetensi dasar mengikuti ujian tahapan selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi bidang kesamaptaan, Senin (11/12/2023).
Kanwil Kemenkumham Banten dan Pemerintah Provinsi Banten Raih Prestasi di Peringatan Hari HAM ke-75
detaktangsel.com Jakarta – Torehkan prestasi, Kantor Wilayah Kemenkumham Banten dan Pemerintah Provinsi Banten meraih penghargaan sebagai Kantor Wilayah dan Pemerintah Daerah yang berhasil mendorong Kabupaten/Kota Peduli HAM.
Raih Penghargaan Kemenkumham RI, Pj Gubernur Banten Al Muktabar : Pendorong Kedepankan Prinsip-Prinsip HAM Dalam Pelayanan Publik
detaktangsel.com, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mendapatkan Piagam Penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Pembina Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM). Pendorong upaya mengedepankan prinsip-prinsip HAM dalam setiap pelayanan publik di Provinsi Banten.
Baim Lepaskan Citayam Fashion Week, Usai Dapat Banyak Hujatan
Detaktangsel.com WOOW -- Selebritis Baim Wong telah ramai dikecam oleh publik lantaran mendaftarkan brand Citayam Fashion Week (CFW) ke Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham), karena hal itu saat ini Baim Wong mebatalkan niatnya tersebut.
Mengawali Kegiatan HPN 2021 PWI dan Kemenkumham Diskusikan Regulasi Konvergensi Media
detaktangsel.com Jakarta - Konvergensi menjadi salah satu kunci eksistensi media massa di era kini, tidak hanya di Indonesia tapi juga dunia. Sayangnya, ketika negara-negara maju sudah melangkah dengan membuat payung hukum yang tegas, untuk perkembangan konvergensi media, Indonesia masih belum bisa melakukannya hingga saat ini. Padahal, payung hukum yang tepat akan membawa konvergensi berkembang ke arah yang baik dan memiliki manfaat besar pula.
Menkumham RI Keluarkan Surat Ke KPU Dan DPP, Hanura Tangsel Diketuai Kubu OSO
detaktangsel.com SERPONG--Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO) kini bisa bernapas lega. Hal ini setelah Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan kepengurusan Partai Hanura di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).