Strategi Pembangunan Kebudayaan
detaktangsel.comEDITORIAL - Tidak heran Plt Gubernur Banten Rano Karno sangat menaruh perhatian terhadap kebudayaan. Maklum, latar belakang Rano Karno adalah seni budaya bukan politik. Kini orang nomor satu Banten ini memangku jabatan publik yang sarat kepentingan politik.
Sungguh bukanlah berita yang menarik saat Rano Karno merasa kebudayaan Banten menggeliat. Karena kebudayaan Banten sudah menggeliat sejak Rano Karno masih aktif di panggung seni sebagai aktor.
Tidak salah, mungkin, cara pandang Rano Karno sedemikian bahagia menyikapi Pekan Budaya Banten. Juga tidak benar cara pandang Rano Karno bila sekadar meninabobokan masyarakat Banten agar bangga terhada kebudayaan lokal.
Persoalannya, kenapa Rano Karno sebagai Plt Gubernur tidak berangkat dari sistem pendidikan ketika mengapresiasi kebudayaan. Seharusnya kebudayaan tidak dipandang dalam esensi seni panggung juga kreaktivitas. Namun, lebih pada kebudayaan sebagai prinsip peradaban. Dengan demikian, karakter suatu warga masyarakat terbangun.
Negeri Tirai Bambu, Republik Rakyat Tionghoa (RRT) sempat mengalami Revolusi Kebudayaan. Akibatnya lebih dahsyat ketimbang revolusi politik. Alhasil, rakyat RRT berubah total dalam segala bidang pembangunan.
Banten masih mempunyai kantong-kantong kemiskinan. Kondisi ril ini tidak terbantahkan. Sanggupkah Rano Karno melakukan terobosan semacam revolusi kebudayaan ala Banten untuk mendongkrak nasib rakyat yang makin terlilit kemiskinan?
Ada nilai-nilai kearifan lokal yang bisa dijadikan basis membangun Banten lebih sejahtera dan modern. Karena daerah ini memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang sangat agung. Untuk itu, Rano Karno harus berani melakukan terobosan untuk menyelamatkan masyarakat dari kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan.
Kalau sekadar menggelar Pekan Budaya Banten, seorang Rano Karno tidak akan menemui kesulitan. Itu dunianya yang dilakon sejak bocah. Namun, persoalan membangun kembali peradaban sebagai kebudayaan masyarakat Banten tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Ini tantangan yang harus mendapat apresiasi secara total. Proyek ini bukanlah pekerjaan untuk politik pencitraan. Lebih dari itu, ini namanya proyek politik kemanusiaan.
Nah, Rano Karno tidak bisa mendiamkan permasalahan ini meski hanya sebatas Plt Gubernur Banten. Dengan demikian, ada kemauan dan kepedulian politik sosok pemimpin Banten meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Banten bebas dari lilitan kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan.