Salah satu kritik datang dari anggota Komisi A Bidang Hukum DPRD Depok, Yeti Wulandari saat berkunjung ke rumah W korban dugaan pelecehan seksual di Kelurahan Harjamukti, Depok. W merupakan siswi kelas 3 SDN di Pondok Rangon, Jakarta Timur.

''Ini salah satu akibat mengklaim Depok Kota Layak Anak. Anak-anak yang sekolah di perbatasan bukan hanya rawan, tetapi fasilitas sekolah kurang sekali, pergi ke Jakarta untuk sekolah. Salah satu daerah pinggiran, harus berangkat pagi hari dan jauh dari kontrol orang tua,'' ujar Yeti kepada wartawan di Depok, Minggu (18/5).

Yeti juga meminta Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) serta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok untuk terjun langsung menangani kasus W, terutama dalam hal pemindahan sekolah serta pembinaan psikologis terhadap W.

''Komisi A DPRD Kota Depok juga akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kami juga meminta agar aparat pemerintah di masyarakat agar sadar dan peka kasus kekerasan terhadap anak, salah satunya aparat RT, RW, hingga lurah,'' imbuh Yeti.

Sementara itu, berdasarkan data yang detak.co.id peroleh dari Mapolres Kota Depok, sepanjang 2011 hingga Maret 2014 tingkat kekerasan terhadap anak terus meningkat.

Tercatat pada 2011 terdapat 17 kasus, pada 2012 ada 14 kasus, pada 2013 ada 21 kasus. Dan Januari hingga Maret 2014 ada 10 kasus.

Selain itu, slogan Depok Kota Pendidikan patut dipertanyakan. Pasalnya, ada ratusan SDN di Depok yang sudah tak layak, salah satu contoh adalah kondisi memprihatinkan di SDN Curug 01, Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar).