Pasalnya, ketika diminta penjelasan mengenai masalah mandeknya program ini sejak tahun 2009 saat launching sampai empat tahun berjalan ini belum juga beroperasi, berkilah itu bukan tanggungjawab DLLAJ. “Itu program kementrian perhubungan, kami disini hanya fasilitator saja kepada supir angkot,” ujar Kadis DLLAJ Kota Bogor Suharto, kemarin.

Menurutnya, keinginan DLLAJ mau menjalankan program ini, karena untuk membantu pemerintah dalam program subsidi BBM. Namun, kenyataannya saat program itu digulirkan janji pemerintah pusat menyediakan gas untuk BBM angkota ternyata tidak dilaksanakan.

“Kita sudah berusaha agar program ini berjalan dengan mengkerjasamakan ke pihak ketiga dengan membuat SPBG. Namun, setelah ada, pemerintah pusat tidak ada kabarnya,” ungkap dia.

Mengenai tabung gas yang banyak dijual dan tidak terpasang lagi di kendaraan, diakuinya bukan dijual, namun memang sebagian tabung yang sebelumnya terpasang di angkot dilepas karena dianggap menambah beban angkot. Tapi kata dia, sudah ada perjanjian tertulis dimana para supir angkot membuat pernyataan jika dikemudian hari program ini tidak berjalan, alat yang sudah terpasang untuk dikembalikan lagi ke pemerintah.

“Sangsinya hanya itu, namun tetap kita jamin mengenai keberadaan alat konverter kit itu di setiap angkutan. Karena kita memiliki datanya, jika sewaktu-waktu diperlukan kita akan panggil. Tapi yang jelas kita tidak bertanggungjawab jika alat itu hilang,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang dibangun di Terminal Barangsiang saat itu, kini diamankan di kantor DLLAJ dengan alasan untuk keamanan. Karena, kalau dibiarkan saja terpasang disana akan hilang dan tdiak terawat.

 “Untuk SPBG masih tersimpan di kantor. Jika diperlukan swaktu-waktu akan dikeluarkan untuk dipasang kembali,” imbuhnya.

Sementara itu, salah satu supir angkot trayek 02, Andi (45) mengatakan, beberapa pemilik termasuk dirinya akhirnya mencabut alat konversi BBM ke BBG/converter kit dari bagian mesinnya akibat ketidakjelasan realisasi program Kemenhub dan DLLAJ Kota Bogor mengenai konversi bahan bakar ini.

Padahal, dirinya sempat mendukungan program tersebut dengan menyetujui angkot miliknya menjadi salah satu dari ribuan angkot untuk menjadi bahan percontohan program tersebut.

“Saya dan angkot yang lain bersedia saat itu, karena gratis dan BBM yang digunakan harganya murah berbeda dengan premium. Tapi setelah dibiarkan menempel selama enam bulan tidak ada kabar untuk SPBGnya. Ya saya cabut karena berat,” ungkapnya.

Untuk sementara tabungnya, disimpat di rumah, tapi jika sewaktu-waktu kalau sudah ada BBGnya, alat tersebut beserta tabungnya akan dipasang kembali di kendaraannya. Namun, ketika ditanya soal sangksi, jika alat itu hilang, ia menerangkan tidak ada sangksi yang disosialisasikan kepadanya dan pengendara yang lain.

“Kami hanya disuruh menandatangani surat pernyataan diatas materai yang isinya diwajibkan beralih BBG secara berkelanjutan dan menerima konsekuesi pencabutan converter kit dari mesin angkotnya dan menyepakati untuk tidak menuntut apabila terjadi apapun dampak dari pemasangan converter kit,” tuturnya.

Tapi kata dia, jika memang belum ada perjanjian secara jelas, keinginan dirinya dan para supir angkot yang lain mencabut semua peralatan yang ada di kendaraannya. Karena walaupun BBG lebih murah tapi tidak kuat kalau untuk jalan menanjak, sehingga kapasitas penumpang harus dikurangi.

Seperti diketahui, Kementrian Perhubungan menunjuk Kota Bogor melalui surat Keputusan Mentri Perhubungan nomor KP 113 tahun 2009 melalui surat edaran nomor AJ.404/103/BSTP/111/2009 yang disampaikan kepada Walikota Bogor, Diani Budiarto tentang percontohan di Bidang Transportasi Perkotaan. “Alasannya sederhana. Itu akibat Kota Bogor mendapat sebutan kota sejuta angkot,” kata Kasie Angkutan Dalam Trayek DLLAJ Kota Bogor, Ari Priyono

Sebelumnya diberitakan, program ramah lingkungan yang digulirkan pemerintah melalui konversi bahan bakar yang sudah empat tahun berlalu belum juga berjalan. Padahal, program yang dikerjasamakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini sudah ada sejak tahun 2009 lalu dan menghabiskan anggaran hingga Rp15 miliar.

Namun, kenyataan dilapangan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang dibangun di Terminal Barangsiang saat itu, kini keberadaanya dipertanyakan, karena sudah tidak ada lagi peralatannya terpasang disana karena lokasinya sudah dijadikan parkiran motor. Bahkan, kabarnya konverterkit yang terpasangan di seribu angkot sudah banyak dijual karena tidak berguna.

 
grafis data

Grafis Konverterkit

-Program 3 Juni 2009 tahap pertama

-Kota Bogor sebagai pilot project untuk kota dengan transportasi ramah lingkungan

-1001 angkot terpasang konverter kit

-22 trayek angkutan kota

-Dua stasiun BBG akhir 2009 di Terminal Barangsiang dan SPBU Azra

- Harga perunit Konverter kit sekitar Rp 10 -15 juta

Kenyataan dilapangan :

- Stasiun BBG tidak ada

-Banyak Konverter kit yang dijual oleh pemilik angkot

-Program ini empat tahun tidak berjalan

Surat Pernyataan dari Kementrian Perhubungan dengan Supir Angkot

1. Menggunakan Bahan Bakar Gas (BBG) secara berkelanjutan dan apabila dikemudian hari diketahui tidak menggunakan BBG tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, siap untuk menerima sanksi berupa pencabutan kembali oleh pemerintah atas kelengkapan BBG (Converter Kit) yang telah dipasang pada kendaraan saya.

2. Tidak akan menuntut ganti rugi kepada pemerintah atas kerugian akibat tidak beroperasinya kendaraan selam masa pemasangan kelengkapan operasional BBG/converter kit pada kendaraan.

3. Mengikuti pelatihan tentang tata cara pemakaian, pengoperasian dan perawatan kendaraan bermotor ber-BBG, beserta sistem pemeliaharaan dan perawatannya.