Kabar gembira itu disampaikan langsung Bupati Bogor H Rachmat Yasin, kemarin. Menurutnya, pemerintah sangat mengapresiasi warga Desa Sukaraksa yang mendiami kawasan hunian dengan kondisi tanah retak hingga bertahun-tahun.
Sebelumnya, ia menegaskan, pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk pembelian lahan. Namun niatnya ini terganjal aturan karena lahan tersebut milik Perhutani.
Ketua DPW PPP Jabar ini menandaskan, pihaknya untuk sementara menempatkan mereka di hunian sementara (huntara). Pasalnya, sejauh ini surat kelegalan belum dikeluarkan Perhutani. Sehingga pemerintah masih menunggu. Bahkan, BNPB mau membantu pembangunan dengan menyediakan anggaran Rp10 miliar.
Ia mengatakan, pemerintah ingin memindahkan mereka jauh dari lokasi sebelumnya yang memang rawan bencana. Dengan demikian, mereka tidak mereka akan kembali lagi walaupun sudah ada hunian yang baru.
"Saya akan bangun hunian permanen untuk mereka," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Bogor Yous Sudrajat mengatakan, tanah seluas satu hektre yang dijadikan huntara tersebut merupakan tanah sewaan. Lahan khusus disediakan untuk warga Cigudeg. Karena proses relokasi mengalami kendala.
"Tidak mudah mencari lahan sebesar 1,8 hektare di Cigudeg karena kebanyakan tanah di daerah ini milik Perhutani dan pejabat asal Jakarta," terangnya. (rul)