Beberapa SKPD yang menurut catatan Pemerintah Kota Tangsel dari hasil rapat evaluasi beberapa waktu lalu sebagaimana disampaikan Wakil Walikota Tangsel H Benyamin Davnie kepada sejumlah media menunjukkan adanya ketidak-puasannya, karena rendahnya serapan APBD tahun anggaran 2014, dan dinilai sebagai potret ketidak-mampuan Kepala Dinas-nya dalam mengimplementasikan rencana kerja yang telah disusun di Dinas maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Namun, diantara SKPD yang berhasil membukukan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat positif ditunjukkan Dinas Koperasi & UKM. Hasil yang dicapai Dinkop UKM sebagaimana dijelaskan Kepala Dinkop & UKM Warman Syanuddin, hingga pertengahan November sudah mencapai 80%.

"Hingga memasuki pertengahan bulan November ini, capaian pelaksanaan program dan kegiatan di Dinkop & UKM adalah delapanpuluh persenan, tinggal finishing. Insya Allah, sampai dengan pertengahan bulan Desember semuanya dapat tercapai. Dan, pada pertengahan Desember pun semua SPJ sudah pada tahap finalisasi," ungkap Warman, saat wawancara khusus di Kantornya, Jumat (21/11).

Dijelaskan Warman, bahwa dari data yang ada telah dilakukan evaluasi, hasilnya tidak ada hal yang tertunda, karena sudah sesuai dengan rencana, program, maupun Surat Penyediaan Dana (SPD).

"Ini juga sudah terkait dengan program dari Kementerian, program dari Dinas Koperasi Provinsi, kita sudah menyelesaikannya" imbuh Kadinkop & UKM.

Menurutnya, program dari Kementerian menyangkut lima (5) hal, yakni dari Kementerian Perhubungan adalah melakukan pembinaan kepada para pemuda sebagai wira usahawan baru untuk meningkatkan upaya memasarkan agar UKM-UKM yang ada melalui pemanfaatan Technologi Informasi dari kaca mata teori dan work shop-nya. "Kegiatan ini Sudah duakali dilakukan," terangnya lagi.

Sementara itu, dari Kementerian Koperasi UKM ada tiga (3) hal yakni pemberdayaan Mahasiswa, sudah diajak untuk bersama-sama menjadi wira usaha, dengan harapan setelah lulus kuliah dapat menciptakan lapangan pekerjaan, dan tidak sekadar angkatan kerja yang mencari pekerjaan.

"Mahasiswa agar bisa menciptakan lapangan kerja. Setelah lulus bagaimana mereka menjadi wira usahawan muda dan menciptakan lapangan kerja," terang Warman.

Pembinaan kedua, menurut Kadinkop & UKM, juga dilakukan terhadap perhimpunan Mahasiswa dalam kaitannya dengan Jabodetabek, bertempat di Tangsel dan Dinkop UKM yang memfasilitasi.

"Sebahagian besar pembinaan terhadap Mahasiswa dan juga pemuda-pemuda dari MKGR dan KNPI, dilatih oleh kita dan difasilitasi oleh Kementerian, yang satu kaitannya dengan pengemasan (packing)," paparnya.

"Dari Kementerian Koperasi dan Kementerian Pertanian diprogramkan dari kegiatan usaha yang sudah ada yaitu diberikan work shop, diberikan pembinaan tentang bagaimana strategi peningkatan pemasaran melalui pengemasan ," jelas Warman.

Sementara itu, dari Dinas Koperasi & UMK Provinsi melaksanakan pembinaan terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan kewilayahan, dimana setiap Koperasi ditugaskan untuk melakukan pembinaan PKL-PKL di wilayah terdekat di sekitarnya, kemudian dapat direkrut menjadi anggota koperasi dan dilakukan bantuan pendampingan dan bantuan dalam upaya mengembangkan usahanya.

Sedangkan dari 530 koperasi yang terdata, menurut Kadinkop & UKM, ada 68 koperasi yang merupakan limpahan "warisan" koperasi-koperasi dari zaman Kabupaten Tangerang, yang hanya ada nama, alamat di wilayah Kecamatan.

"Setelah kami lakukan pendataan pada koperasi limpahan dari Kabupaten, hanya ada nama, alamat, dan tidak ada AD/ART-nya," papar Warman.

Ditambahkan Warman, pada tahun 2015 pembinaan dan peningkatan kapasitas difokuskan pada koperasi-koperasi yang sudah ada, termasuk satu (1) koperasi Pedagang Pasar Jombang yang merupakan limpahan Kabupaten yang dibantu dalam menyusun AD/ART-nya.

"Bantuan dan fasilitasi Dinas terhadap koperasi-koperasi sudah dilaksanakan, dan separuh dari koperasi yang ada juga sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)," terang Kadinkop Kota Tangsel.

Sementara itu, terkait dengan adanya pemikiran sebelumnya untuk membuat pusat lokasi bagi para pelaku UKM di Kota Tangsel, Kadinkop & UKM justru melihat dari perspektif UKM kewilayahan secara ekonomis.

"Jangan sampai terjadi biaya menjadi tinggi bagi para pelaku UKM bila terpusat pada satu tempat. Maka akan menjadi lebih efisien dan efektif bila para pelaku UKM itu tersebar di setiap wilayah," pungkasnya.