Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Tangerang Selatan, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas LH Mukkodas mengungkapkan, keberpihakan pemerintah lebih besar diarahkan kepada para konglomerat dan/atau pemilik modal besar, di mana arah pembangunan lebih mengutamakan pada kebutuhan kaum itu sendiri. Sementara bagi masyarakat yang kurang mampu, khususnya bagi para difabel cenderung terabaikan.

"Bagi kota-kota di Indonesia, semuanya berpihak kepada para pemilik modal dan orang-orang kaya. Salah satu bukti keberpihakannya adalah dibangunnya infrastruktur jalan untuk yang punya kendaraan bermotor. Sedangkan untuk pejalan kaki, pesepeda dan kaum difabel sangat minim. Bahkan tidak ada. Mereka masih dianggap kelompok yang tidak membayar pajak sehingga infrastrukturnya tidak diutamakan," papak Mukkodas yang memiliki disiplin ilmu arsitektur dan teknik sipil ini.

Menurut mantan Sekretaris Dinas Tata Kota Bangunan dan Pemukiman ini, munculnya komunitas-komunitas di kota, disebabkan oleh tidak adilnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur kota yang lebih berpihak kepada para pemilik modal dan orang-orang kaya. Berbeda dengan mereka yang banyak duit dan berorientasi ke profit, maka komunitas ini berisi sukarelawan-sukarelawan yang memiliki kreativitas dan kegiatan-kegiatan sosial yang memberi dampak langsung terhadap kelompok masyarakat marginal yang merupakan mayoritas penduduk kota.

Oleh karena itu, menurut Mukkodas, idealnya sebuah Kota Masa Depan itu adalah Kota yang dibangun oleh komunitas dengan difasilitasi oleh pemerintah dan didukung oleh swasta, akademisi, praktisi dan media.

Begitu juga dengan Kota Tangerang Selatan, sebuah kota dengan visi sebagai kota cerdas, berkualitas, berdaya saing berbasis teknologi dan inovasi, dalam kurun waktu Lima tahun kedepan, Dinas Lingkungan Hidup akan membuat PETA HIJAU TANGERANG SELATAN.

Kota Tangsel memiliki Sembilan Situ dan dilewati Lima sungai yang sangat potensial dikembangkan menjadi kawasan Eco City tempat beraktivitasnya warga kota. Di bantarannya dibangun Hutan Kota dan taman kota, kampung-kampung eksisting ditata menjadi Kampung Eco Wisata Innovatif.

Mukkodas berharap, lahan-lahan tidur dijadikan pusat kegiatan kreativitas yang dikelola oleh komunitas dan disediakan juga pasar ekonomi kreatif untuk memasarkan hasil produk kreatifnya. "Transportasi sungai dibuat untuk menghubungkan kampung-kampung wisata. Di pusat kotanya, dibuat pedestrian melayang untuk jalur pejalan kaki, disable dan pesepeda," ungkapnya.

Konsep tersebut, menurut Mukkodas, harus dibuat nyaman dan aman seperti penggunaan lift/eskalator untuk aksesnya, cctv dan aplikasi tombol panik di handphone untuk keamanan, serta vending machine untuk makanan dan minuman.

Sedangkan, lanjut Mukkodas, untuk informasi update tata ruang, titik kemacetan, titik bencana, jalur evakuasi dan lain-lain, dibentuk skuaDRONE yang beroperasi di jam-jam yang telah direncanakan dan penggunaan aplikasi mengenai lingkungan hidup berbasis smartphone dan open source. Pelayanan publik bisa diakses dengan mudah dan disediakan fasilitas online untuk memotong waktu dan jalur birokrasi. Dan, semuanya itu terhubung dengan suatu sistem teknologi informasi yang dipusatkan di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.

Selain itu, untuk mencegah banjir dan memenuhi kebutuhan air bersih, setiap kawasan dan taman dibuatkan sistem memanen air hujan dengan cara menyediakan tabung-tabung untuk menampung air yang disimpan di dalam tanah dan ditanami dengan tanaman/pohon yang bisa menyimpan air.

"Jadi, Kota Masa Depan Tangerang Selatan lima tahun ke depan adalah kota yang cerdas, berkualitas, berdaya saing berbasis teknologi dan inovasi yang akan menggerakkan perekonomian masyarakatnya dengan berbagai kreativitas dan nilai-nilai sosialnya sehingga Visi Misi Kota Tangerang Selatan dapat segera terwujud," terangnya.

Isu strategis lain dari Dinas LH, sebagaimana dijelaskan Mukkodas, yakni, Persampahan; TPA Cipeucang; TPS 3 R; Edukasi dan Sosialisasi Peralatan dan Perlengkapan; SDM; Perumahan dan Permukiman yang dikembangkan oleh Swasta; Tata Lingkungan; Degradasi Setu dan Sungai; Alih fungsi lahan; Limbah; Polusi udara, air dan suara; Edukasi dan Sosialisasi; Pertamanan; Lahan kosong; Ruang Terbuka Hijau; dan rasa Nyaman dan Aman. "Point penting lain adalah aksi nyata," pungkas Sekretaris DLH Kota Tangsel.

Eko Wisata Cipeucang

Siapa yang menyangka, di balik permasalahan sosial Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, di sekeliling bukit sampahnya itu, ada potensi eko wisata yang sangat luar biasa sekali. Ada bukit sampah, ada pemukiman pemulung, ada bantaran sungai dan Sungai Cisadane yang sangat cantik dan eksotik.

Bukit sampah Cipeucang sudah overload, setelah zona 1 di tutup, zona 2 pun sudah mulai meninggi dikarenakan, beban TPA tersebut satu harinya sebesar 880 ton. Oleh karena itu untuk penanganan awal masalah bau yang menyebar di permukiman penduduk sekitar TPA adalah dengan cara menghijaukan bukit sampah tersebut dengan menanam bambu. Penanaman bambu tersebut, sekaligus sebagai uji coba penanganan masalah lingkungan secara cepat, ekonomis dan berkelanjutan. Ini akan dilakukan setiap hari jumat pagi. Selain itu, bukit sampahnya ditutup oleh daun-daun kering yang dikumpulkan dari berbagai tempat di Tangsel.

Di sekitar TPA Cipeucang, terdapat pemukiman pemulung yang sangat tidak layak huni. Oleh karena itu, bersama dengan Asosiasi Profesi IAI Banten, pemukiman tersebut akan dirancang menjadi pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan serta dijadikan tempat tinggal pemulung-pemulung yang diberdayakan sebagai pegiat eko wisata.
Di bantaran Kali Cisadanenya dibuat Hutan Kota dan Civic Center tempat warga beraktivitas, bersosialisasi dan berinteraksi secara aman dan nyaman. Kali Cisadanenya dijadikan sarana transportasi yang ramah lingkungan sebagai cikal bakal mewujudkan Tol Sungai dan Waterfront City di Kota Tangerang Selatan.

Untuk mewujudkan Eko Wisata Cipeucang, maka di tahun pertama, dilakukan mapping dan kajian potensi persampahan di Kota Tangsel, baik itu potensi permasalahan maupun potensi kondisi eksisting. Setelah itu, diusulkan pembangunanya dengan sistem kontrak Multiyears selama tiga tahun yang dimulai di APBDP tahun 2017. Sehingga di tahun 2019 nanti, Kota Tangerang Selatan akan menutup total TPA Cipeucang dan memiliki Civic Center yang aman, nyaman dan berkelanjutan sesuai dengan Visi Misi Kota Tangsel 2016-2020.
Sebagai gantinya, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sebanyak 50 an yang sudah ada akan dioptimalkan sebagai pengelolaan sampah untuk kawasan kelurahan. Bank Sampah akan ditingkatkan. TPST dan Bank Sampah yang bagus akan diduplikasi ke TPST dan Bank Sampah yang tidak optimal. Nah, sisanya, masalah persampahan di Kota Tangsel ini akan dilelang ke pihak ketiga. Biarlah para pihak ketiga itu menjadi operator, sedangkan PemKot menjadi regulator saja.

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)

Alternatif kedua, adalah menjadikan TPA Cipeucang sebagai PLTSa, sehingga listriknya bisa dijual ke PLN. Kriteria yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi listrik 10 MW adalah adanya lahan seluas 15 ha - 20 ha dan minimal sampah 1500 ton/hari.
Jika melihat kondisi eksisting persampahan di Tangsel, sepertinya tidak mungkin. Karena saat ini, Tangsel sulit sekali memiliki lahan seluas itu, jika pun ada, pasti akan menjadi rebutan dengan pengembang perumahan. Tonase sampahnya pun demikian, hanya 880 ton/hari, jadi harus import sampah yang akan menimbulkan dampak sosial di transportasinya.
Meskipun demikian, alternatif kedua ini, masih bisa dilaksanakan bersama para investor dengan beberapa model :

1. Lahan TPA Cipeucang dibeli oleh Investor, sisanya membebaskan lahan-lahan yang ada di sekeliling TPA Cipeucang. Untuk kebutuhan sampahnya, sudah ada deposit sampah di Cipeucang. Pada saat sampahnya habis, baru import dari wilayah sekeliling Tangsel. Untuk masalah transportasinya, bisa memanfaatkan jalur Sungai Cisadane.

2. Membuat MoU dengan Kabupaten Tangerang. Lahan PLTSa nya di Kabupaten Tangerang, dan Tangsel mengekspor sampah.

Selama proses pembangunan PLTSa yang diperkirakan membutuhkan waktu 3-5 tahun, maka sebagai gantinya, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sebanyak 50 an yang sudah ada akan dioptimalkan sebagai pengelolaan sampah untuk kawasan kelurahan. Bank Sampah akan ditingkatkan. TPST dan Bank Sampah yang bagus akan diduplikasi ke TPST dan Bank Sampah yang tidak optimal. Nah, sisanya, masalah persampahan di Kota Tangsel ini akan dilelang ke pihak ketiga. Biarlah para pihak ketiga itu menjadi operator, sedangkan PemKot menjadi regulator saja.

TPS (Tempat Pengelolaan Sampah) 3 R (Reduce, Recycel, Reuse)

Saat ini, di Kota TangSel ada 51 TPS 3R. Jadi, hampir setiap Kelurahan yang semuanya berjumlah 54 Kelurahan terdapat TPS 3R. Hanya sayang, TPS 3R yang sudah berjalan baru sekitar 3 TPS 3R. Oleh karena itu, TPS 3R yang merupakan salah satu aset bidang persampahan, akan dioptimalkan pengelolaannya.

Edukasi dan Sosialisasi akan rutin dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang bekerja sama dengan swasta dan pegiat persampahan, sampai para Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang menangani TPS 3R tersebut bisa mengoperasionalkan dengan optimal. Idealnya, jumlah 880 ton/hari sampah Kota Tangsel habis di masing-masing TPS 3R, jika tidak habis, maka sisanya akan dilelang ke pihak ketiga.

Edukasi dan Sosialisasi

Inovasi dan Teknologi Informasi saat ini membuat Dunia berkembang dengan cepat, tidak dibatasi ruang dan waktu. Orang belajar tidak perlu lagi bertatap muka. Kejadian di luar negeri, dalam beberapa detik saja sudah dapat diketahui. Sebagian orang lebih senang bersosialisasi melalui internet dibanding bertemu dan bertatap muka langsung. Begitu pun dengan anak-anak yang lebih suka nonton dan main game melalui smartphone.

Oleh karena itu, Edukasi dan Sosialisasi masalah persampahan pun kita masukkan ke dalam Inovasi dan Teknologi Informasi yang bisa diakses oleh semua orang. Karakter-karakter pahlawan persampahan sudah mulai dibuat untuk kebutuhan komik. Setelah itu film animasi dan game yang akan segera dibuat berbasiskan smartphone dan open source. Semuanya akan disebar melalui sosial media seperti youtube, facebook, twitter, instagram dan lain-lain.

Peralatan dan Perlengkapan

Untuk peralatan dan perlengkapan, Dinas Lingkungan Hidup akan memodernisasikan sistem persampahan dari mulai hulu sampai hilir. Sampah-sampah yang ada di pinggir jalan, baik itu jalan primer, sekunder maupun tersier tidak lagi dibersihkan dan diangkut secara manual, tetapi sudah menggunakan mobil penyapu yang bisa membersihkan sampah sampai ke titik sampah yang berupa jalan lingkungan. Mobil penyapu ini akan dilengkapi secara terpisah dengan alat pemilah dan pencacah mobile, sehingga sampah-sampah yang akan disimpan di TPS 3R sudah dipilah dan dicacah.

Idealnya, 7 kecamatan yang ada di Kota TangSel memiliki 1 unit mobil penyapu untuk di jalan primer dan sekunder, 1 unit mobil penyapu untuk di jalan tersier dan 1 unit alat pemilah dan pencacah mobile. Biaya untuk pembeliannya bisa dari APBD, bantuan lain atau dari swasta. Sedangkan tenaga-tenaga honorer yang dipekerjakan untuk persampahan, akan ditugaskan sebagai surveyor tata lingkungan yang menggunakan aplikasi peta pepohonan, laporan lahan dan bangunan serta fasilitas koridor jalan.

SDM

Issue strategis bidang persampahan yang tidak kalah pentingnya adalah masalah SDM. Terutama SDM untuk edukasi dan sosialisasi. Oleh karena itu, disamping mengadakan pendidikan, pelatihan, workshop dan studi, juga akan mengajak komunitas, pelaku dan para pegiat lingkungan bidang persampahan untuk bersama-sama melakukan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat.

Perumahan dan Permukiman yang dikembangkan oleh Swasta

Masalah persampahan di perumahan dan permukiman yang dikembangkan oleh Swasta lebih mudah penanganannya, karena sudah ada ketentuannya bahwa masalah persampahan harus selesai di kawasan tersebut. Pihak swasta berkewajiban memiliki tempat pengelolaan sampah sendiri, tinggal Pemerintah Kota TangSel disiplin dan tegas dalam penegakkan aturan.

Bidang Tata Lingkungan

Degradasi Setu dan Sungai Kota Tangsel memiliki 9 Situ dan dilewati 5 sungai yang sangat potensial dikembangkan menjadi kawasan Waterfront City. Hanya sayang, setu dan sungainya sudah banyak mengalami degradasi lingkungan yang sangat parah sekali, bahkan sudah banyak berkurang. Saat ini, pemerintah pusat sedang giat melakukan normalisasi setu dan sungai. Idealnya, garis sempadan dan bantaran setu dan sungai itu bebas dari bangunan sehingga PemKot bisa menatanya menjadi Civic Center dengan konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH). Tetapi kenyataannya, lahan-lahan tersebut banyak yang dikuasai oleh masyarakat. Jadi penanganannya bisa dengan cara membebaskan atau diberikan panduan cara membangunnya pada saat mengajukan UKL, UPL dan SPPL.

Alih fungsi lahan

Perkembangan pembangunan di Tangsel sangat cepat sekali. Salah satu dampaknya adalah lahan-lahan eksisting yang berupa lahan pertanian, perkebunan, persawahan dan lahan terbuka hijau beralih fungsi menjadi bangunan-bangunan yang tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, supaya pembangunan tetap berjalan dan lingkungan hidup terjaga keseimbangannya, maka harus diperkuat dan di update peraturan tentang lingkungan hidup yang akan menjadi panduan dalam rekomendasi AMDAL nya.

Limbah

Dampak lain dari pembangunan yang pesat sekali di TangSel adalah adanya limbah yang berupa limbah padat, cair dan yang tergolong B3. Meskipun TangSel bukan kota industri, tapi limbah-limbahnya sudah cukup mendegradasikan lingkungan hidup seperti yang terjadi di 9 setu dan 5 sungai yang melintas TangSel.(Adv)