Usai Resmi Jabat PM Prancis, Gabriel Attal Tunjuk Pasangan Homoseksualnya sebagai Menlu
detaktangsel.com PARIS -- Perdana Menteri Prancis, Gabriel Attal, yang terkenal sebagai tokoh politik homoseksual, telah menunjuk pasangannya, Stephane Sejourne, sebagai Menteri Luar Negeri pada Kamis waktu setempat. Keputusan ini diambil beberapa hari setelah Attal mengambil alih jabatannya.
Stephane Sejourne, yang juga memimpin partai politik Renaissance yang dipimpin oleh Presiden Emmanuel Macron, resmi menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Catherine Colonna yang mengundurkan diri pada hari Senin. Sejourne sendiri bukanlah figur baru dalam dunia politik Prancis.
Pria berusia 38 tahun ini telah menjadi penasihat Macron sejak Macron menjabat sebagai Menteri Ekonomi dan Keuangan pada tahun 2014. Pada tahun 2017, Sejourne menjadi bagian dari tim pencalonan Macron dalam pemilihan presiden.
Sama seperti Sejourne, Attal, yang menjadi Perdana Menteri gay pertama Prancis, bukanlah figur baru dalam politik. Sebelum menjabat sebagai Perdana Menteri, Attal telah menjadi Menteri Pendidikan dan menghabiskan 10 bulan sebagai juru bicara partai Macron.
Attal dan Sejourne resmi mengumumkan hubungan mereka dalam serikat sipil pada tahun 2017, dan informasi ini dinyatakan kepada publik pada tahun berikutnya. Meski begitu, pada Oktober lalu, Attal mengklaim bahwa dia saat itu tidak memiliki pasangan.
Dinamika politik Prancis saat ini cukup menarik, dengan perubahan kabinet yang mencolok. Selain penunjukan Sejourne dan Attal, Macron juga menunjuk mantan Menteri Kehakiman Rachida Dati sebagai Menteri Kebudayaan.
Dati telah menghadapi penyelidikan resmi terkait tuduhan korupsi sejak tahun 2021, meskipun ia dengan tegas membantah tuduhan tersebut.
Pengunduran diri Borne, seorang menteri terkemuka, menunjukkan adanya perubahan dinamika politik dalam pemerintahan Macron. Kepergian Borne terjadi beberapa minggu setelah pemerintah Macron meloloskan rancangan undang-undang imigrasi kontroversial yang memperkuat kemampuan pemerintah untuk mendeportasi orang asing.
Perombakan kabinet yang dilakukan pada hari Kamis dianggap sebagai upaya untuk menyelamatkan kredibilitas pemerintahan Macron yang semakin menurun. Meskipun Macron dilarang konstitusional untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga pada tahun 2027, partainya berharap untuk meraih kemenangan dalam pemilihan Parlemen Eropa yang dijadwalkan pada tahun ini.
